Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk segera memaparkan laporan skema pergerakan jemaah haji Indonesia pada fase puncak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Langkah ini diambil guna memastikan kesiapan operasional di titik paling krusial ibadah haji pada Rabu (13/5/2026).
Ketua Timwas Haji DPR, Ahmad Cucun Syamsurijal, menekankan pentingnya transparansi rencana tersebut, terutama terkait efektivitas sosialisasi kebijakan baru kepada para jemaah. Dilansir dari Detikcom, koordinasi intensif diperlukan mengingat kompleksitas pergerakan massa di wilayah Masyair.
"Oh jelas, ya. Nanti bagaimana skema yang disiapkan oleh Kementerian Haji. Terutama kalau misalkan di puncak haji itu harus memperbanyak yang Murur, ya, kita sosialisasikan. Dan berapa yang akan mengikuti skema Murur tidak mabit (menginap) di Muzdalifah," kata Ketua Timwas Haji DPR Ahmad Cucun Syamsurijal.
Legislator tersebut juga menyoroti manajemen bagi jemaah yang akan mengambil skema Tanazul atau tidak bermalam di Mina. Ia memberikan peringatan agar koordinasi di lapangan dilakukan secara ketat supaya tidak ada jemaah yang terabaikan di hotel maupun saat prosesi ibadah.
"Termasuk sama juga skema Tanazul, tidak mabit di Mina, berapa orang? Mereka harus laporkan sejak awal. Kita akan pastikan jangan sampai nanti tidak terorganisir, tidak di-manage orang yang Tanazul, akhirnya ada jemaah yang berangkat ke Mina, ada yang di hotelnya, kemudian tidak melakukan kesempurnaan ibadah mereka, ya," imbuh Wakil Ketua DPR itu.
Perhatian khusus diberikan kepada kelompok jemaah lanjut usia agar skenario pergerakan mereka, baik melalui skema Murur maupun Tanazul, telah matang sejak dini. Timwas Haji DPR dijadwalkan mulai melakukan pengawasan langsung di lapangan pada lima hari sebelum puncak haji (H-5).
"Dan terutama kita nanti H-5 tadi kalau lihat di-schedule akan melakukan pengawasan persiapan puncak haji, Armuzna ya (Arafah, Muzdalifah, Mina). Apakah yang disampaikan dan yang ditawarkan waktu rapat-rapat di Komisi VIII dengan Kementerian Haji ini sudah sesuai belum. Dua syarikah ini kita akan pastikan yang melayani Masyair Armuzna," katanya.
Pemantauan ini dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara rencana yang sebelumnya dipaparkan dalam rapat kerja dengan realisasi penyediaan layanan oleh syarikah. Timwas juga menuntut adanya prosedur darurat yang jelas untuk mengantisipasi kepadatan jemaah di area Armuzna.
