Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR) menemukan hambatan dalam proses distribusi obat-obatan ke satelit kesehatan saat memantau fasilitas pemondokan jemaah Indonesia di Kota Makkah, Arab Saudi.
Seperti dilansir dari Detikcom, peninjauan langsung dilakukan di Hotel Snood Mawteen Sektor 8 pada Kamis (21/5/2026) untuk memeriksa kesiapan pelayanan bagi 2.099 jemaah asal Cirebon, Bekasi, Tasikmalaya, Palembang, Bandung, dan Magelang.
Penyebab munculnya kendala pasokan tersebut diidentifikasi karena posisi Pusat Kesehatan Haji yang saat ini masih berada di bawah Kementerian Kesehatan sedang dalam masa transisi kepengurusan menuju Kementerian Haji dan Umrah.
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan apresiasi terhadap keberadaan satelit kesehatan yang disiapkan di setiap lokasi pemondokan sebagai langkah penanganan awal kedaruratan sebelum pasien dirujuk.
"Kami melihat bagaimana pelayanan kesehatan dengan aturan yang sangat ketat dari pemerintah Saudi. Alhamdulillah di tahun ini kita masih bisa membuka satelit-satelit di setiap pemondokan. Dan tidak banyak, dalam satu sektor paling ada empat satelit," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji DPR.
Satelit kesehatan ini berfungsi memberikan pertolongan pertama sebelum jemaah dirujuk ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Aziziyah untuk pemeriksaan laboratorium dan rontgen sebelum dibawa ke rumah sakit setempat.
"Sekarang ini pelayanan kesehatan sudah kerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit swasta yang di Saudi. Ada yang Saudi Jerman, ada yang rumah sakit mustasfa-mustasfa lain yang ada di wilayah Makkah ataupun Madinah," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji DPR.
Pihak parlemen menekankan perlunya perbaikan sistemik pada musim haji mendatang agar permasalahan logistik medis ini tidak terulang kembali setelah proses transisi kelembagaan selesai dilakukan.
"Karena di satelit juga kita menggunakan tenaga-tenaga dokter kloter yang melekat dari daerahnya. Makanya ini catatan, kalau sekarang sudah akan pindah nanti di tahun depan itu ke Kepala Pusat Kesehatan Haji di Kementerian Haji, kita ingin pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat itu betul-betul maksimal," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR.
