Kinerja petugas pada penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai lebih ramah dan responsif dibandingkan tahun sebelumnya oleh Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Nurdin Halid, Kamis (21/5/2026). Penilaian positif tersebut didasarkan pada kelancaran proses keberangkatan jemaah sejak dari Bandara Soekarno-Hatta hingga mendarat di Arab Saudi, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Peningkatan kualitas pelayanan tersebut tampak nyata dari diterapkannya kebijakan perlindungan khusus yang menyasar kelompok rentan. Pemerintah dinilai memberikan perhatian masif melalui prioritas layanan medis serta pendampingan bagi jemaah perempuan dan lanjut usia (lansia).
“Yang menggembirakan, pendekatan petugas kini lebih dekat, lebih ramah, penuh perhatian dan respek. Petugas bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi melayani dengan hati, terutama terhadap jemaah perempuan dan lansia,” ujar Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Kelancaran arus perjalanan ini terpantau sejak awal keberangkatan jemaah dari tanah air. Menurut pemantauan di lapangan, tidak ditemukan kendala berarti dalam proses pemulangan maupun pemberangkatan jemaah.
“Dari pengamatan saya mulai dari pemberangkatan di bandara Soekarno Hatta sampai kedatangan di Jeddah semuanya berjalan lancar dan baik tanpa kendala yang berarti seperti tahun-tahun sebelumnya,” sambung Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Implementasi kebijakan afirmatif juga menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan operasional tahun ini. Pemerintah secara khusus mengalokasikan kuota serta pendampingan ketat demi menjamin keselamatan kelompok jemaah rentan.
“Pemerintah juga menerapkan kebijakan penting dan bersifat afirmatif untuk diterapkan yakni mengutamakan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, yakni perempuan dan jemaah lanjut usia (lansia). Hal ini mencakup kuota dan prioritas layanan medis, serta pendampingan yang lebih masif,” kata Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Selain faktor kesiapan petugas, kelancaran ibadah haji tahun ini ditopang oleh operasional layanan Mecca Route atau jalur cepat keimigrasian. Melalui skema fast track tersebut, pemeriksaan dokumen imigrasi Arab Saudi langsung diselesaikan di bandara keberangkatan Indonesia.
“Terobosan ini sangat dirasakan manfaatnya bagi jemaah, terutama lansia dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Setelah tiba, jemaah bisa langsung beristirahat tanpa harus melalui proses imigrasi yang panjang,” ungkap Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Penerapan sistem keimigrasian yang efisien ini terbukti mengurai tumpukan jemaah di bandara tujuan. Hasilnya, pergerakan jemaah dari pesawat menuju pemukiman menjadi jauh lebih cepat.
“Selain mempercepat layanan, sistem fast track ini juga membantu mengurangi kepadatan di bandara kedatangan sehingga mobilitas jemaah menjadi lebih lancar,” sambung Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Evaluasi menyeluruh diharapkan bisa memperluas jangkauan fasilitas operasional haji ini di masa depan. Fokus utama pelayanan ke depan meliputi aspek transportasi, katering, administrasi, hingga akomodasi.
“Jadi semangatnya bukan hanya menjalankan operasional haji, tetapi memastikan jemaah merasa aman, nyaman, dan dimuliakan selama beribadah,” pungkas Nurdin Halid, Anggota Timwas Haji DPR RI.
Catatan perbaikan ini berbanding terbalik dengan laporan hasil kerja Timwas Haji 2025 yang dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Pada saat itu, evaluasi total diserukan akibat banyaknya persoalan pelayanan.
“Masih banyak persoalan yang kami temukan di lapangan. Ini harus menjadi evaluasi serius untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depan,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji 2025 sekaligus Wakil Ketua DPR RI.
Salah satu kendala serius pada musim haji terdahulu ditemukan pada sektor penginapan jemaah. Sejumlah jemaah telantar dan tidak mendapatkan kamar hotel yang semestinya menjadi hak mereka.
“Banyak jemaah dan beberapa hari harus menginap tidak di hotelnya, di mushala-mushala dan menumpang di hotel yang lain,” ungkap Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji 2025 sekaligus Wakil Ketua DPR RI.
Persoalan logistik berupa penyediaan konsumsi juga menjadi catatan merah Timwas Haji tahun lalu. Distribusi makanan dilaporkan menyalahi kesepakatan dengan Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR.
“Masih ada jemaah haji yang tidak mendapatkan layanan konsumsi sesuai dengan yang ditentukan, khususnya pada saat puncak Arafah dan Mina,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji 2025 sekaligus Wakil Ketua DPR RI.
Masalah transportasi pada fase krusial Arafah-Muzdalifah-Mina turut memperburuk situasi tahun lalu akibat keterlambatan armada penjemput. Kondisi tersebut memicu penumpukan jemaah dalam waktu yang lama.
“Bahkan, pada tanggal 9 Zulhijah, puncak jemaah haji, masih ditemukan jemaah yang belum terangkut sampai jam 11.00 waktu Arab Saudi,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji 2025 sekaligus Wakil Ketua DPR RI.
