Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR) mendesak penguatan pengawasan pada gerbang imigrasi Indonesia untuk memitigasi maraknya kasus haji ilegal yang melibatkan warga negara Indonesia di Arab Saudi, Rabu (13/5/2026).
Langkah preventif ini dipandang krusial mengingat celah keberangkatan jamaah non-prosedural bermula dari titik keberangkatan di tanah air. Pengawasan ketat pada perbatasan negara menjadi kunci utama dalam memutus rantai pengiriman jamaah tanpa dokumen resmi.
Ketua Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk memastikan tidak ada celah bagi keberangkatan ilegal menuju Arab Saudi, sebagaimana dilansir dari Detikcom.
"Tadi juga disampaikan, Komisi III sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan) karena border-nya ini kan di imigrasi. Kalau imigrasinya betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji DPR.
Cucun yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini menegaskan bahwa seluruh kantor pelayanan imigrasi, khususnya di bandara internasional, harus menutup rapat akses bagi pihak-pihak yang mencoba melanggar aturan.
"Kuncinya adalah di imigrasi kita. Di setiap kantor-kantor pelayanan imigrasi yang ada di seluruh... yang terutama bandara internasional ini betul-betul terkunci, tertutup, tidak ada orang bisa lolos pergi ke Saudi, " lanjut Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji DPR.
Ia menyoroti penggunaan visa non-haji sebagai modus utama para pelaku haji ilegal untuk masuk ke wilayah Arab Saudi. Cucun memberikan peringatan keras agar tidak ada oknum petugas yang membantu meloloskan para pelaku tersebut.
"Mitigasinya dari negara kita juga, dan jangan sampai ada main-main semua ya. Kalau misalkan dulu masih ada punya kesempatan main-main orang imigrasi segala macam, sekarang alhamdulillah Pak Menteri Imipas kemarin berkomitmen tidak ada celah sedikit pun," lanjut Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji DPR.
Mengenai tindakan tegas yang diambil otoritas Arab Saudi terhadap sindikat penyelundupan haji, Timwas Haji DPR menegaskan sikap untuk tidak mencampuri kedaulatan hukum negara tersebut. Hal ini justru diharapkan menjadi efek jera bagi oknum yang menjanjikan kemudahan haji melalui jalur tidak resmi.
"Kita tidak akan mengintervensi apa yang menjadi kebijakan pemerintah Saudi, dan itu bagus sebagai apa, peringatan. Ini biasanya kan orang-orang kita yang ada di sana memberikan harapan-harapan, ada celah-celah bisa menyelenggarakan haji secara dakhili (lokal), kemudian dibikinkan surat segala macam, " pungkas Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timwas Haji DPR.
