Pelayanan untuk jemaah haji Indonesia pada tahap Madinah-Makkah dinilai mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu. Namun, kedatangan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) masih menyisakan sejumlah persoalan krusial.
Kondisi di fase puncak haji tersebut, khususnya di wilayah Mina, menjadi sorotan tajam karena dinilai memerlukan perbaikan mendalam. Hal ini seperti diberitakan oleh Detikcom berdasarkan peninjauan langsung di lapangan.
"Secara keseluruhan, untuk beberapa pelayanan di Makkah, Madinah berjalan dengan relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi memang trouble-nya itu berada di Mina," kata Selly di area Jamarat, Mina, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026).
Anggota Tim Pengawas Haji Dewan Perwakilan Rakyat (Timwas Haji DPR) tersebut menegaskan bahwa wilayah Armuzna seharusnya mendapatkan perhatian paling besar. Area Mina dipastikan bakal menjadi fokus pengawasan utama bagi DPR pada masa mendatang.
"Dan tentu ini menjadi perhatian kita, bahwa puncak haji itu justru harus diperhatikan berada di Armuzna. Dan Mina ini menjadi titik perhatian DPR ke depannya," lanjutnya.
Beberapa persoalan fasilitas yang ditemukan di lapangan mencakup kondisi toilet yang tidak memadai bagi jemaah Indonesia. Selain itu, ruang di dalam tenda Mina dirasa sempit sehingga memaksa jemaah untuk beristirahat dengan cara berdempetan.
Kebersihan sarana sanitasi juga menjadi keluhan utama karena kurang terjaga dengan baik. Ketersediaan saluran air bersih di toilet menjadi vital lantaran tingginya volume kebutuhan jemaah untuk menyucikan diri atau berwudu.
"Kemudian, sarana sanitasi yang sangat tidak baik, terutama kebersihan, dan tentu saja sanitasi air toilet ini menjadi sangat penting karena memang jemaah membutuhkan air yang sangat banyak untuk kebutuhan wudu mereka," jelasnya.
Kendala lain muncul saat sejumlah jemaah dilaporkan belum memperoleh makanan meski telah berada di dalam tenda selama sekitar sembilan jam. Keterlambatan logistik ini berdampak langsung pada kondisi fisik jemaah, khususnya golongan lanjut usia.
"Akhirnya para lansia ada yang nge-drop, " cetus anggota Komisi VIII DPR ini.
Seluruh temuan komplain dan kekurangan fasilitas di Mina ini akan dikumpulkan untuk menjadi bahan evaluasi bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Pihak kementerian akan diminta menyusun perhitungan matang terkait skema pergerakan jemaah agar persoalan serupa tidak terulang pada musim haji berikutnya.
"Dan tentu ini akan menjadi evaluasi DPR kepada pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Haji, agar diperhitungkan kembali sebetulnya ada berapa sih jemaah yang harusnya wajar untuk ditanazulkan. Kalau memang sekiranya ini menjadi masalah untuk para jemaah kita, why not jemaah untuk ditanazulkan saja, sehingga tidak menjadi beban para jemaah?" pungkasnya.
