Pemerintah Tiongkok menerapkan penyesuaian transliterasi nama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, guna memfasilitasi kunjungannya ke Beijing mendampingi Presiden Donald Trump. Langkah diplomatik ini memungkinkan Rubio memasuki wilayah Tiongkok meskipun dirinya masih berada di bawah status sanksi resmi dari otoritas setempat.
Siasat linguistik tersebut dilakukan dengan mengubah karakter Mandarin yang digunakan untuk mengeja nama belakang Rubio menjadi "Marco Lu" dalam dokumen resmi kunjungan. Perubahan ini memberikan celah bagi Beijing untuk menyambut Rubio tanpa harus mencabut sanksi yang pernah dijatuhkan saat ia masih menjabat sebagai senator.
Koresponden Al Jazeera di Beijing, Alan Fisher, melaporkan bahwa otoritas Tiongkok menggunakan teknik administratif untuk mengatasi kendala protokol tersebut.
"China has done that using a sleight of hand: His name is spelled different in official documents for this visit," ujar Alan Fisher, jurnalis Al Jazeera.
Perubahan penulisan nama ini sudah dimulai oleh media pemerintah dan kementerian Tiongkok sesaat sebelum Rubio resmi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada Januari 2025. Sinyal pelonggaran sanksi khusus untuk pertemuan puncak di Beijing ini sebelumnya telah diisyaratkan oleh pihak kementerian.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, memberikan penjelasan mengenai latar belakang sanksi tersebut pada 16 Maret.
"China’s sanctions were aimed at Mr Rubio’s words and deeds concerning China during his tenure in the United States Senate," kata Lin Jian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Rubio sebelumnya dijatuhi sanksi sebanyak dua kali pada tahun 2020 akibat kritiknya yang keras terhadap tindakan Tiongkok di Hong Kong dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uighur di Xinjiang. Ia juga merupakan pengusung utama Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur yang disahkan pada tahun 2021.
Saat mempromosikan undang-undang tersebut di tingkat senat, Rubio menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan harus memastikan rantai pasok mereka bersih dari praktik kerja paksa.
"Many companies have already taken steps to clean up their supply chains," ujar Marco Rubio, saat menjabat sebagai Senator.
Ia menambahkan bahwa perusahaan yang tidak melakukan pembersihan rantai pasok tidak boleh lagi menjadikan warga Amerika sebagai kaki tangan dalam tindakan kekejaman di wilayah tersebut.
"For those who have not done that, they’ll no longer be able to continue to make Americans – every one of us, frankly – unwitting accomplices in the atrocities, in the genocide," kata Marco Rubio.
