Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat kurang mampu di Balikpapan pada Selasa (5/5/2026). Langkah strategis ini mencakup pembebasan sejumlah biaya pajak demi memastikan harga hunian tetap terjangkau bagi rakyat kecil.
Dilansir dari Nasional, program tersebut diproyeksikan sebagai instrumen percepatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mengakses hunian layak. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah merancang berbagai skema efisiensi biaya pembangunan.
"Untuk melakukan percepatan agar siap memiliki rumah atau rumah yang layak, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah banyak membuat berbagai terobosan, di antaranya membuat harga rumah ini lebih murah," ujar Tito, Menteri Dalam Negeri.
Upaya penurunan harga rumah dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian yang melibatkan sektor perbankan untuk dukungan pembiayaan. Selain itu, koordinasi intensif dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan OJK guna memperkuat kerangka dukungan finansial bagi program tersebut.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Tujuannya apa? Supaya harganya murah. Setelah itu, kredit yang diberikan perbankan juga murah sehingga developer akan berlomba-lomba membangun rumah. Kira-kira seperti itu konsepnya," kata Tito, Menteri Dalam Negeri.
Guna memastikan implementasi berjalan lancar, pemerintah daerah diminta segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan operasional. Tito juga menekankan pentingnya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memangkas birokrasi perizinan perumahan.
"Saya meminta semua daerah bersama layanan publik lainnya (untuk) membangun MPP. Jadi, di dalam satu gedung itu, ada one roof system, satu atap semua perizinan," ucap Tito, Menteri Dalam Negeri.
Khusus untuk wilayah Kalimantan Timur, Mendagri mencatat masih ada beberapa kabupaten yang belum memaksimalkan fasilitas layanan terpadu. Sosialisasi program juga perlu diperluas agar manfaat pembangunan rumah layak ini terserap secara merata.
"Rapat spesifik Pak di Kaltim untuk beberapa kabupaten tadi yang masih belum memanfaatkannya (keberadaan MPP)," tutur Tito, Menteri Dalam Negeri.
