Tentara Nasional Indonesia melalui Kodam Jaya melibatkan satuan batalion tempur untuk membantu kepolisian memburu begal yang marak di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pengamanan bersama Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya ini dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Keterlibatan prajurit militer tersebut dilakukan untuk mendukung patroli bersama aparat kepolisian sejak dari tingkat bawah. Kodam Jaya menegaskan bahwa urusan keamanan wilayah merupakan tanggung jawab bersama antara TNI dan Polri.
"Kami sudah melaksanakan patroli bersama mulai dari tingkat bawah. Nah, satuan-satuan yang kami libatkan selain dari satuan kewilayahan Koramil, Kodim kami juga melibatkan satuan batalion tempur," kata Iskak, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).
Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol Arh Noor Iskak menjelaskan bahwa kehadiran prajurit di lapangan menjadi bukti nyata kehadiran negara demi melindungi warga.
"Sehingga kehadiran aparat di tengah-tengah masyarakat harapannya adalah bisa memberikan rasa aman dan sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat," tutur dia.
Kebijakan pelibatan militer dalam menangani kriminalitas jalanan ini memicu kritik dari pengamat militer Mufti Makarim yang menilai tindakan tersebut menyalahi tugas pokok dan fungsi TNI. Penegakan hukum sepenuhnya merupakan kewenangan kepolisian, bukan ranah tentara merujuk pada Undang-Undang TNI.
"Enggak sesuai (tupoksinya)," kata Mufti, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (23/5/2026).
Mufti mengingatkan adanya potensi persoalan hukum jika terjadi kesalahan tindakan oleh prajurit TNI di lapangan saat menghadapi masyarakat sipil.
"Kalau salah tindak, mau diproses pakai apa? Hukum sipil? TNI enggak mau," ujar dia.
Menurut Mufti, penegakan hukum di wilayah Jabodetabek mutlak menjadi ranah Polri, kecuali jika eskalasi ancaman berada di luar kapasitas polisi seperti pembegalan di Zona Ekonomi Eksklusif.
"Jadi, apapun alasannya, gakkum (penegakan hukum) bukan ranah TNI, kecuali yang eskalasinya di luar kapasitas polisi, misalnya begal di tengah laut di ZEE yang hanya bisa ditangani TNI AL. Kalau urusan di Jabodetabek atau provinsi lain, itu mutlak ranah Polri," ujar dia.
Kritik serupa disampaikan pengamat militer Aris Santoso yang menegaskan bahwa prajurit TNI semestinya dikerahkan untuk menghadapi ancaman kedaulatan negara dari luar, sedangkan penanganan kriminal merupakan domain polisi.
"Kalau mengatasi pelaku kriminal, domain polisi," kata Aris, kepada Kompas.com, Sabtu.
Aris menilai keterlibatan tentara dalam mengatasi kriminalitas sipil dapat memicu salah tafsir bahwa militer berupaya masuk ke segala sektor.
"Salah satunya ada ikhtiar militer akan masuk ke segala sektor, termasuk yang menjadi domain kepolisian. Pada titik ini perlu ada ketegasan dari pimpinan masing-masing seperti Panglima TNI dan Kapolri," ujar dia.
Meskipun terdapat tugas Operasi Militer Selain Perang seperti penanganan terorisme, Aris menekankan eskalasi ancaman begal sangat berbeda dengan aksi teror.
Di sisi lain, pemerintah memiliki pandangan tersendiri mengenai penanganan kriminalitas oleh militer. Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa ketiadaan pasukan militer di tingkat kabupaten menjadi alasan pemerintah membentuk 750 batalion baru hingga 2029.
"Saya ingin sedikit menyinggung, apa manfaat batalion infanteri teritorial pembangunan. Apa yang kita lihat sebelum ada batalion teritorial pembangunan. Tadinya di kabupaten tidak ada pasukan. Apa yang terjadi? Begal kriminal itu yang besar sekali," ujar Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Sjafrie mengklaim penempatan batalion teritorial pembangunan dan pengaktifan siskamling berhasil menurunkan angka kriminalitas dan begal hingga di atas 50 persen di daerah percontohan.
"Membangun sistem keamanan lingkungan, siskamling, yang tadinya itu menurun kemudian hidup kembali. Ini yang berkaitan dengan kriminalitas," jelasnya.
Sjafrie juga menambahkan bahwa pembentukan ratusan batalion baru tersebut ditujukan untuk menjaga kedaulatan NKRI yang berbatasan langsung dengan 11 negara.
"Kita ingin menjaga kedaulatan negara kita. Dan kita membangun kemampuan kita ini untuk mengawal ini semua. Akhirnya mereka bisa mengerti," ucap Sjafrie.
