Markas Besar TNI menertibkan 12 unit rumah dinas di Komplek Slipi, Jakarta Barat, pada Selasa, 5 Mei 2026, sebagai langkah pengamanan barang milik negara. Kegiatan pengosongan ini berlangsung di tengah seruan penguatan persatuan nasional oleh organisasi putra-putri purnawirawan TNI guna menghadapi tantangan geopolitik global.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menjelaskan bahwa penertiban menyasar rumah yang dihuni oleh anak purnawirawan yang telah wafat. Berdasarkan aturan, para penghuni tersebut sudah tidak memiliki hak atas fasilitas rumah negara tersebut.
"Sehingga sesuai ketentuan, mereka tidak berhak menempati rumah dinas. 12 orang penghuni rumah dinas tersebut juga telah mengajukan gugatan di PN Jakarta Barat, tetapi gugatan ditolak sampai upaya banding," kata Aulia, dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Mabes TNI mengklaim telah memberikan tiga kali surat peringatan dan melakukan mediasi akhir pada pertengahan April lalu. Aulia menyebut penghuni awalnya sepakat mengosongkan rumah secara mandiri sebelum tindakan tegas diambil oleh Detasemen Markas (Denma) Mabes TNI.
"Sehingga berdasarkan dokumen yang ada dan demi tertib administrasi pengamanan Barang Milik Negara (BMN) bagi penghuni yang tidak berhak menempati rumah dinas harus ditertibkan dan dikosongkan," ujar dia.
Pihak TNI menekankan bahwa langkah ini diperlukan untuk memberikan hunian bagi prajurit aktif yang saat ini masih mengontrak di luar. Penertiban berlandaskan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 362 Tahun 1993 serta peraturan teknis dari Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.
"Mabes TNI telah menempuh berbagai langkah persuasif bahkan sampai memberikan kebijakan dengan melakukan mediasi akhir pada tanggal 16 April 2026 dan disepakati oleh para penghuni bahwa mereka akan mengosongkan rumah dinas tanpa syarat pada tanggal 30 April 2026," ujar dia.
Aulia menegaskan pengosongan ini adalah bentuk komitmen institusi dalam menegakkan aturan administrasi negara.
"Sehingga pada waktunya Denma Mabes TNI melaksanakan pengosongan terhadap 12 rumah dinas tersebut," lanjut dia.
Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menambahkan bahwa rencana penggunaan rumah tersebut sudah diprioritaskan bagi personel aktif.
"Langkah penertiban ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menegakkan aturan serta menjaga tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)," pungkas dia.
Di sisi lain, tantangan stabilitas nasional turut menjadi sorotan dalam pertemuan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hipakad). Ketua Dewan Penasehat Hipakad, Bambang Soesatyo, mengingatkan pentingnya soliditas sosial dalam menghadapi fragmentasi kebijakan global dan ancaman multidimensi.
"Di tengah situasi tersebut, peran seluruh elemen masyarakat, termasuk Hipakad, sangat penting dalam menjaga semangat persatuan, memperkuat moral kebangsaan, serta menjadi perekat sosial di tengah masyarakat," ujar Bamsoet saat menghadiri Halalbihalal Hipakad di Depok, Bogor, Kamis (30/4/26).
Bamsoet menyoroti data Global Firepower Index 2025 yang menempatkan militer Indonesia pada peringkat ke-13 dunia. Namun, ia menekankan bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan ketahanan terhadap disrupsi informasi dan konflik sosial.
"Dalam kondisi seperti ini, kekuatan bangsa tidak cukup diukur dari aspek militer saja. Tetapi juga dari soliditas sosial, kekuatan nilai kebangsaan, and kemampuan masyarakat menjaga persatuan," kata Bamsoet.
Mantan Ketua MPR RI tersebut mendorong generasi muda untuk memperkuat identitas nasional agar tidak tergerus ideologi transnasional yang dibawa arus globalisasi.
"Karenanya, generasi muda harus diperkuat dengan nilai kebangsaan agar tidak kehilangan identitas di tengah arus globalisasi. Hipakad bisa menjadi tempat pembinaan karakter yang efektif karena memiliki akar historis dan kedekatan emosional dengan perjuangan bangsa," pungkas Bamsoet.
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn) Komarudin Simanjuntak, turut memberikan pesan tertulis pada Sabtu, 2 Mei 2026. Ia meminta keluarga besar angkatan darat menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa.
"Jaga persatuan, perkuat kebersamaan, jangan beri ruang bagi perpecahan. Karena di tangan kita ini, keutuhan bangsa ini dipertaruhkan," ujarnya dalam pesan tertulis, Sabtu, 2 Mei 2026.
Ketua Umum Hipakad, Hariara Tambunan, merespons arahan tersebut dengan komitmen untuk melawan penyebaran hoaks. Selain isu kebangsaan, Hariara juga mendukung pemerintah dalam memberantas jaringan BBM subsidi ilegal yang merugikan keuangan negara.
"Sebagai warga negara dan bagian dari keluarga angkatan darat yang baik, tentu kita harus dukung kebijakan strategis bapak Presiden Prabowo dengan menyampaikan hal-hal positif serta melawan berita hoaks yang beredar di sekitar kita" Tambahnya.
