Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menangguhkan sementara inisiatif militer Project Freedom di Selat Hormuz pada Selasa (5/5/2026) guna menunggu hasil perundingan perjanjian dengan Iran. Keputusan penjedaan ini diambil hanya dua hari setelah proyek pengamanan jalur pelayaran komersial tersebut resmi diluncurkan pada Minggu (3/5/2026).
Pengumuman penghentian sementara operasional tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosial Truth Social, sebagaimana dilansir dari Ekonomi. Langkah ini merupakan respons atas permintaan Pakistan yang berperan sebagai mediator konflik antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan tersebut.
"Project Freedom (Gerakan Kapal Melintasi Selat Hormuz) akan dijeda untuk sementara waktu guna melihat apakah Perjanjian [dengan Iran] dapat diselesaikan dan ditandatangani," tulis Donald Trump, Presiden AS.
Presiden AS menegaskan bahwa jeda operasional dilakukan di tengah klaim pencapaian keberhasilan militer yang signifikan terhadap Iran. Ia menyatakan bahwa Project Freedom sebelumnya digagas sebagai upaya kemanusiaan demi membantu mobilitas entitas yang terdampak konflik.
"Project Freedom merupakan langkah kemanusiaan untuk membebaskan orang, perusahaan, dan negara-negara yang sama sekali tidak melakukan kesalahan," ujar Donald Trump, Presiden AS.
Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan bahwa operasi ini melibatkan aset militer besar, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, 100 pesawat, serta 15.000 personel. Laksamana Brad Cooper mencatat terdapat sekitar 22.500 pelaut dan 1.550 kapal komersial yang terjebak di Teluk Persia sejak blokade dimulai Februari 2026.
Mantan Wakil Asisten Sekretaris Pertahanan AS, Mick Mulroy, sempat mempertanyakan aspek kepercayaan perusahaan asuransi terhadap perlindungan militer AS sebelum proyek ini dijeda. Ia menilai fokus militer seharusnya lebih kepada pertahanan udara terhadap ancaman nirawak.
"Pertanyaannya adalah apakah kapal-kapal akan memercayai kemampuan mereka [AS] untuk lewat tanpa diserang, dan, yang lebih penting, pihak perusahaan asuransi," ucap Mick Mulroy, Mantan Wakil Asisten Sekretaris/Menteri Pertahanan AS untuk Timur Tengah.
Asosiasi pemilik tanker independen, Intertanko, menyatakan keprihatinan mendalam atas kurangnya koordinasi dari pemerintahan Trump sebelum operasi dimulai. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai keselamatan awak kapal yang melintasi zona konflik tersebut.
Meskipun operasi berlangsung singkat, CENTCOM mengklaim telah berhasil mengawal dua kapal dagang berbendera Amerika Serikat keluar dari Teluk Persia dengan selamat. Konfirmasi kesuksesan evakuasi tersebut didukung oleh pernyataan resmi dari perusahaan pelayaran Maersk.
"Sebagai langkah pertama, 2 kapal dagang berbendera AS telah berhasil melintasi Selat Hormuz dan sedang menuju perjalanan mereka dengan aman," ujar Centcom, Komando Pusat AS.
Di sisi lain, ketegangan fisik terus terjadi di lapangan melalui aksi saling balas antara militer AS dan Iran. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Project Freedom adalah entitas terpisah dari kesepakatan gencatan senjata yang sudah ada sebelumnya.
"[Project Freedom] adalah proyek yang terpisah dan berbeda," ujar Pete Hegseth, Menteri Pertahanan AS.
Pakar Timur Tengah Grant Rumley menilai konflik ini sangat sulit diredam tanpa opsi militer yang jauh lebih kuat. Ia memberikan perspektif bahwa potensi pecahnya permusuhan kembali di masa depan masih sangat besar.
"Saya pikir, konsensus umumnya adalah bahwa dimulainya kembali permusuhan hanyalah masalah waktu kapan… bukan apakah [perang itu] akan terjadi," ucap Grant Rumley, Pakar Timur Tengah.
Klaim pelanggaran gencatan senjata juga diungkapkan oleh Jenderal Dan Caine yang mencatat sejumlah serangan Iran terhadap pasukan dan kapal komersial sejak April 2026. Meski intensitas meningkat, ia menilai eskalasi tersebut belum melampaui batas serangan besar-besaran.
