Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan keras kepada Taiwan agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan dari China setelah dirinya melakukan pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping pada Jumat (15/5/2026).
Pernyataan mengejutkan tersebut dilansir dari Kompas yang mengutip laporan dari BBC. Kebijakan ini memicu sorotan tajam mengingat Amerika Serikat selama ini terikat hukum untuk menyediakan sarana pertahanan bagi Taiwan.
Meskipun memberikan bantuan militer, Amerika Serikat tetap mengakui kebijakan satu China demi menyelaraskan aliansi diplomasi. Di sisi lain, Presiden Taiwan Lai Ching-te sebelumnya menyatakan bahwa wilayahnya sudah menjadi negara berdaulat sehingga tidak perlu deklarasi formal.
"Saya tak ingin ada yang merdeka," kata Trump di akhir pertemuan puncak dengan Xi Jinping, Jumat (15/5/2026) dikutip dari BBC.
Mantan presiden yang kembali memimpin AS itu juga menjelaskan bahwa tidak ada komitmen baru yang dibuat terkait wilayah pulau tersebut. Langkah ini diambil karena dirinya enggan menyeret negaranya ke dalam konflik bersenjata yang jauh.
"Anda tahu, kami seharusnya melakukan perjalanan 9.500 mil (15,289km) untuk berperang. Saya tak mencari itu," kata Trump.
Penegasan mengenai stabilitas kawasan menjadi prioritas utama dalam dialog bilateral tersebut. Hubungan antara Washington dan Beijing diharapkan tidak terganggu oleh pergerakan politik di Selat Taiwan.
"Saya ingin mereka tetap tenang, saya ingin China tetap tenang," ucapnya.
Trump mengakui bahwa persoalan mengenai status pulau tersebut menjadi topik bahasan yang mendalam bersama pemimpin China. Namun, ia enggan membeberkan komitmen pertahanan bersenjata dari pihak Amerika Serikat.
"Xi sangat peduli terhadap pulau itu, dan tak ingin melihat gerakan kemerdekaan," ujar Trump.
Pemerintah Beijing sendiri terus menyuarakan penolakan terhadap kepemimpinan Lai Ching-te yang mereka sebut sebagai perusak perdamaian. Walau begitu, mayoritas warga Taiwan saat ini lebih memilih untuk mempertahankan status quo.
