Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif baru yang mempermudah pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai pemerintah federal dengan kategori gaji tertinggi. Aturan ini diterbitkan sebagai langkah perombakan sistem tenaga kerja di lingkungan pemerintahan negara tersebut.
Pencabutan jaminan perlindungan kerja ini menyasar kelompok pegawai negeri federal senior yang menerima penghasilan hingga hampir US$ 200.000 per tahun, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Kamis (4/6/2026). Aturan hukum baru tersebut diterbitkan secara resmi oleh pihak Gedung Putih bersama Kantor Manajemen Personalia AS (OPM).
Kebijakan penataan ulang ini berdampak langsung terhadap sekitar 8.000 pegawai negeri sipil senior pada tahap awal. Pemerintah menerapkan regulasi tersebut demi memastikan para pejabat senior dapat terlepas dari intervensi politik yang berpotensi memengaruhi jalannya eksekusi program-program kerja negara.
Kebutuhan operasional kabinet saat ini menuntut perekrutan aparatur yang memiliki kesiapan serta kemampuan penuh dalam menyukseskan agenda utama pemerintah. Penjelasan mengenai urgensi regulasi tersebut disampaikan oleh Direktur OPM Scott Kupor dalam sebuah panggilan terarah.
"Anda boleh memiliki pandangan politik apa pun, tapi jika Anda membiarkan pandangan tersebut mengganggu kesediaan Anda untuk benar-benar melaksanakan perintah dan arahan kebijakan yang sah dari pemerintah, maka (aturan) ini jelas memberikan mekanisme bagi orang-orang di lembaga-lembaga tersebut untuk dapat diberhentikan sesuka hati," kata Scott Kupor, Direktur OPM.
Langkah penertiban ini mencerminkan komitmen kuat kepresidenan dalam mendisiplinkan pegawai tetap yang dinilai menghambat pencapaian target politik. Trump meyakini roda pemerintahan pada periode jabatan pertamanya sering kali mengalami hambatan akibat resistensi internal dari jajaran pegawai federal.
Total pekerja yang terkena dampak langsung aturan ini masih berada di bawah batas estimasi tertinggi yang diproyeksikan dapat mencapai 50.000 personel. Kendati demikian, perluasan cakupan penghapusan proteksi kerja bagi kelompok PNS lain tetap berpeluang dilakukan oleh Trump di masa mendatang.
