Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz pada Rabu (6/5/2026) guna membuka ruang bagi negosiasi perdamaian dengan Iran. Langkah ini diambil atas permintaan mediator dari Pakistan setelah serangkaian eskalasi militer yang melumpuhkan jalur perdagangan minyak global.
Kebijakan diplomasi ini menandai pergeseran cepat dalam strategi luar negeri Washington setelah sebelumnya sempat meluncurkan operasi pengamanan kapal. Pemerintah AS kini dilaporkan tengah menyusun nota kesepahaman yang mencakup moratorium pengayaan uranium Iran selama 12 hingga 15 tahun ke depan.
Perubahan sikap ini terjadi saat blokade total di Selat Hormuz mulai memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Amerika Serikat dan Iran. Meskipun negosiasi menunjukkan kemajuan, risiko kegagalan tetap membayangi mengingat sejarah pembatalan kesepakatan nuklir multilateral pada 2018 lalu.
Presiden Trump mengonfirmasi keputusan tersebut melalui platform media sosial resminya. Ia menekankan bahwa penangguhan operasi militer ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya kesepakatan yang menyeluruh.
"Great Progress has been made toward a Complete and Final Agreement" tulis Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Trump menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada permintaan Pakistan serta keberhasilan kampanye militer yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kapal yang keluar dari pelabuhan Iran tetap akan diberlakukan.
"on the request of Pakistan and other Countries, the tremendous Military Success that we have had during the Campaign against the Country of Iran and, additionally, the fact that Great Progress has been made toward a Complete and Final Agreement with Representatives of Iran." ungkap Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Di sisi lain, PBB mendesak Israel untuk membebaskan aktivis kemanusiaan yang ditahan dari armada bantuan Gaza di perairan internasional. Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Thameen Al-Kheetan, memberikan pernyataan tegas terkait penahanan tersebut.
"Israel must immediately and unconditionally release Global Sumud Flotilla members Saif Abu Keshek and Thiago Avila, who were detained in international waters and brought to Israel where they continue to be held without charge," kata Thameen Al-Kheetan, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB.
Kheetan menambahkan bahwa tindakan menunjukkan solidaritas dan membawa bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza bukanlah sebuah tindakan kriminal. Ia juga mengomentari laporan mengenai perlakuan buruk yang dialami para aktivis selama dalam penahanan.
"It is not a crime to show solidarity and attempt to bring humanitarian aid to the Palestinian population in Gaza, who are in dire need of it." jelas Thameen Al-Kheetan, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB.
Pihak PBB menuntut dilakukannya penyelidikan atas laporan kekerasan fisik terhadap aktivis yang melakukan aksi mogok makan tersebut. Kheetan menegaskan perlunya mengakhiri penggunaan undang-undang terorisme yang tidak sesuai dengan hukum internasional.
"disturbing accounts of severe mistreatment" tegas Thameen Al-Kheetan, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB.
Ia juga menyerukan agar mereka yang bertanggung jawab atas perlakuan tersebut segera diadili. PBB mendesak agar penahanan sewenang-wenang dihentikan demi kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia.
"those responsible must be brought to justice" ujar Thameen Al-Kheetan, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB.
Kheetan kemudian menyampaikan tuntutan resmi agar Israel segera mencabut blokade di wilayah Gaza. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang memadai bagi warga sipil.
"We call for an end to Israel’s use of arbitrary detention and of broadly and vaguely defined terrorism legislation, inconsistent with international human rights law," ucap Thameen Al-Kheetan, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB.
Thameen Al-Kheetan juga menekankan kewajiban internasional Israel untuk memastikan keselamatan penduduk di jalur yang terkepung tersebut. Penutupan akses bantuan dinilai memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
"Israel must also end its blockade on Gaza, and allow and facilitate the entry of humanitarian assistance to the besieged Palestinian strip, in sufficient amounts." pungkas Thameen Al-Kheetan, Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB.
