Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan penolakan keras terhadap rencana penerapan pungutan tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Putih pada Kamis (21/5) waktu setempat terkait status jalur laut strategis tersebut.
Pihak Washington menilai Selat Hormuz merupakan wilayah perairan internasional, sehingga pengenaan biaya tambahan tidak boleh dilakukan. Sikap tegas pemerintah Amerika Serikat ini dilansir dari Medcom menyusul adanya laporan pembicaraan mengenai rencana tarif tersebut.
"Kami tidak ingin ada pungutan. Itu jalur air internasional," ujar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.
Penolakan ini muncul setelah adanya laporan mengenai pembahasan antara pihak Iran dan Oman terkait potensi penerapan biaya bagi kapal-kapal yang melintas. Donald Trump memastikan bahwa pemerintah AS terus melakukan pemantauan ketat terhadap perkembangan situasi tersebut.
Selain masalah tarif jalur laut, pengawasan ketat juga diterapkan oleh militer Amerika Serikat yang saat ini mengklaim memiliki kendali penuh atas lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Langkah tersebut dijalankan melalui kebijakan blokade terhadap kapal-kapal yang terhubung dengan Iran.
Tindakan Washington ini juga berkaitan dengan penegasan kembali sikap keras AS terhadap program nuklir Teheran. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan kesiapan untuk mengambil alih atau menghancurkan cadangan uranium yang diperkaya demi mencegah pengembangan senjata nuklir oleh Iran.
Saat ini proses negosiasi antara kedua belah pihak dilaporkan masih berjalan dengan tujuan utama AS yang tidak berubah. Sementara itu, eskalasi di Timur Tengah sendiri tetap tinggi setelah serangan gabungan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu yang memicu aksi balasan dari Teheran.
Dampak konflik tersebut sempat menyebabkan penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Gencatan senjata sempat tercapai pada 8 April melalui mediasi Pakistan, namun perundingan lanjutan di Islamabad belum menghasilkan kesepakatan yang permanen.
Dalam perkembangan terbaru, Donald Trump mengambil keputusan untuk memperpanjang masa gencatan senjata tersebut tanpa batas waktu yang ditentukan. Meski demikian, militer AS tetap mempertahankan blokade terhadap akses kapal yang menuju maupun keluar dari pelabuhan Iran.
