Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan membahas status kedaulatan Taiwan dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan puncak tingkat tinggi di Beijing yang berlangsung pekan ini. Pembahasan tersebut mencakup paket penjualan senjata AS ke Taiwan senilai puluhan miliar dolar di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Pasifik Barat.
Status kepemilikan pulau demokrasi tersebut menjadi isu utama dalam hubungan bilateral kedua negara, menggantikan fokus pada dampak perang Iran. Melansir CBS News, Presiden Trump menyatakan kesediaannya untuk mendiskusikan paket penjualan senjata senilai 14 miliar dolar AS yang saat ini menunggu persetujuan, sebuah langkah yang dinilai melampaui komitmen masa lalu AS terhadap Taiwan.
Pemerintah China berupaya menekan AS agar mengubah bahasa diplomatik resmi dari "tidak mendukung" kemerdekaan Taiwan menjadi "menentang" kemerdekaan tersebut. Di sisi lain, parlemen Taiwan baru saja menyetujui anggaran pembelian pertahanan sebesar 24 miliar dolar AS pada Jumat, 8 Mei 2026, yang mencakup paket senjata dari AS guna membangun kapabilitas asimetris terhadap China.
Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan Chen Ming-chi menegaskan posisi negaranya sebagai sekutu yang dapat diandalkan oleh Amerika Serikat. Ia menyoroti peran krusial Taiwan dalam rantai pasok global, di mana wilayah tersebut memproduksi 90 persen semikonduktor kelas atas dunia yang digunakan untuk teknologi AI dan pertahanan.
"The U.S. can count on us as much as we can count on the U.S.," ujar Chen Ming-chi, Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan.
Chen menambahkan bahwa kepercayaan terhadap komitmen Amerika Serikat tetap kuat meskipun ada kekhawatiran mengenai perubahan retorika politik. Ia menyebut AS sebagai mitra yang paling dapat diandalkan bagi Taiwan saat ini.
"Do we believe in the U.S. commitment? Yes. They are our reliable partner. Probably the most reliable partner," kata Chen Ming-chi, Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan.
Sementara itu, Beijing tetap pada pendirian bahwa penyatuan Taiwan dengan daratan China adalah hal yang tidak bisa dihentikan melalui model "satu negara, dua sistem". Namun, Chen Ming-chi menyatakan bahwa mayoritas penduduk Taiwan menolak penyatuan tersebut karena menghargai nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang telah mereka capai.
"Since democratization we have enjoyed the freedom of speech, of democracy, a diversified society," papar Chen Ming-chi, Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan.
Chen menjelaskan bahwa pengalaman masa lalu di bawah pemerintahan otoriter membuat masyarakat Taiwan sangat menghargai demokrasi. Hal inilah yang mendasari penolakan tegas terhadap model pemerintahan yang ditawarkan oleh Beijing.
"We've been through an authoritarian past. We see democracy is something we achieved. Taiwanese people cherish that very much. Se we will never accept the one country, two systems," tegas Chen Ming-chi, Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan.
Tindakan keras China terhadap protes demokrasi di Hong Kong pada tahun 2019 juga menjadi alasan utama ketidakpercayaan Taiwan. Chen menilai bahwa Partai Komunis China tidak akan mengizinkan kebebasan berbicara dan keberagaman sosial jika penyatuan terjadi.
"What happened in Hong Kong was not particularly convincing to Taiwanese people," tutur Chen Ming-chi, Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan.
Ia menekankan bahwa penindasan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan pendapat di Hong Kong telah menunjukkan wajah asli dari kebijakan tersebut. Chen kemudian mempertanyakan klaim kepemilikan China atas wilayahnya.
"Those people who want to speak up got brutally repressed. The (Chinese) Communist Party is not going to allow freedom of speech, human rights and societal diversity," kata Chen Ming-chi, Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan.
Chen menyatakan bahwa secara historis, rakyat Taiwan tidak pernah berada di bawah kekuasaan Partai Komunis China. Pernyataan ini mempertegas identitas terpisah yang dipertahankan oleh masyarakat di pulau tersebut.
"The people of Taiwan have not lived one single day under Chinese Communist Party rule," ucap Chen Ming-chi, Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan.
Ia mengakhiri argumennya dengan mempertanyakan dasar klaim Beijing yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka. Pertanyaan ini mencerminkan sentimen luas di Taipei mengenai kedaulatan mereka.
"How come we are part of them?" cetus Chen Ming-chi, Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan.
Analis militer dari Institute For National Defence and Security Research, Dr. Liang-Chih Evans Chen, memberikan pandangannya mengenai ancaman invasi China. Berdasarkan laporan intelijen AS, pembersihan besar-besaran di komando militer China kemungkinan besar telah menunda jadwal rencana aksi militer Xi Jinping yang semula ditargetkan pada 2027.
"We won't face the problem of the situation now, but we might face the problem in a few years," kata Dr. Liang-Chih Evans Chen, Analis Militer.
Meski situasi saat ini dinilai belum mendesak, Evans Chen memperingatkan bahwa ancaman militer dari China tetap nyata di masa depan. Persiapan pertahanan Taiwan terus dilakukan untuk menghadapi segala kemungkinan.
"I believe the threat remains," pungkas Dr. Liang-Chih Evans Chen, Analis Militer.
Di Washington, Sekretaris Negara Marco Rubio menyatakan pada Selasa, 5 Mei 2026, bahwa China memahami posisi lama AS terkait Taiwan. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik demi keuntungan bersama kedua negara besar tersebut.
"I’m sure Taiwan will be a topic of conversation. It always is. The Chinese understand our position on that topic — we understand theirs," ungkap Marco Rubio, Sekretaris Negara AS.
Rubio menambahkan bahwa baik Amerika Serikat maupun China menyadari bahwa tindakan yang mengganggu stabilitas tidak akan menguntungkan siapa pun. Hal ini menjadi dasar bagi upaya diplomasi yang sedang berlangsung.
"I think both countries understand that it is in neither one of our interests to see anything destabilizing happen in that part of the world," sebut Marco Rubio, Sekretaris Negara AS.
Penegasan mengenai stabilitas ini menjadi pesan utama yang dibawa delegasi AS dalam pertemuan di Beijing. Rubio menekankan bahwa ketenangan di kawasan tersebut adalah kepentingan bersama.
"We don’t need any destabilizing events to occur with regards to Taiwan, or anywhere in the Indo-Pacific. And that’s to the mutual benefit of both the United States and the Chinese," tutup Marco Rubio, Sekretaris Negara AS.
