Tuduhan keterlibatan dalam agresi militer bersama Amerika Serikat dan Israel dibantah keras oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) di New Delhi, India, pada Jumat (15/5/2026). Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Negara UEA, Khalifa Shaheen Al-Marar, dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri BRICS.
Sikap resmi ini diambil guna merespons pernyataan sepihak dari pihak Iran. Dilansir dari Kompas, Al-Marar menyatakan bahwa tuduhan tersebut hanyalah sebuah justifikasi dari Iran untuk melancarkan serangan ke negara-negara Arab di kawasan Teluk Persia.
Serangan balasan yang dilakukan oleh Iran dinilai telah melanggar hukum internasional, Piagam PBB, serta prinsip hubungan bertetangga yang baik. UEA mencatat gelombang serangan teroris dari Iran masih terus berlanjut ke wilayah mereka.
"Kendati berbagai resolusi dan kecaman internasional dan regional telah diterbitkan, Iran terus melanjutkan serangan teroris ke UEA dan negara-negara lain di kawasan, dalam pelanggaran jelas atas konsensus internasional," kata Al-Marar, dikutip kantor berita UEA, WAM.
Menurut otoritas UEA, tindakan ofensif tersebut sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Pihak kementerian mengklaim wilayah mereka terus menjadi target operasi militer dari seberang Teluk.
Al-Marar menambahkan, sejak 28 Februari 2026, negaranya menjadi sasaran serangan "berulang dan tanpa justifikasi" dari Iran.
Sistem pertahanan udara UEA dilaporkan telah bekerja keras menghalau ribuan proyektil yang mengarah ke wilayah kedaulatan mereka. Agresi tersebut melibatkan berbagai jenis persenjataan udara tak berawak dan rudal.
UEA disebutnya mencegat sekitar 3.000 serangan Iran yang melibatkan drone, rudal balistik, dan rudal jelajah.
Atas dasar situasi keamanan ini, UEA menyatakan kesiapannya untuk mengambil tindakan tegas demi melindungi kedaulatan negara. Langkah responsif akan diambil melalui berbagai jalur yang sah secara internasional.
Al-Marar menegaskan UEA berhak membalas setiap ancaman, tuduhan, atau tindakan permusuhan secara hukum, diplomatik, dan militer.
Konflik diplomatik ini meruncing setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melontarkan tuduhan kepada UEA mengenai keterlibatan aktif dalam agresi AS-Israel. Araghchi menyoroti sikap UEA yang tidak mengecam agresi tersebut dan justru menyediakan wilayahnya sebagai pangkalan militer.
