WACANA mengganti nama Jawa Barat menjadi “Tatar Sunda” kembali mengemuka. Ini bukan isu baru, melainkan diskursus lama yang sesekali muncul ke permukaan ketika sentimen identitas budaya menguat.
Di satu sisi, usulan ini dipandang sebagai upaya memuliakan akar sejarah dan kebudayaan Sunda.
Namun di sisi lain, ia mengundang pertanyaan mendasar: apakah pergantian nama provinsi sungguh menjadi kebutuhan publik yang mendesak, atau sekadar simbolisme politik yang dibungkus romantisme sejarah?
Nama daerah bukan sekadar label administratif. Ia memuat identitas, sejarah, aspek hukum, bahkan konsekuensi politik.
Mengubah nama provinsi berarti menyentuh fondasi legal pembentukannya sebagai daerah otonom.
Nama Jawa Barat tercantum dalam undang-undang pembentukan provinsi sejak awal kemerdekaan tahun 1945.
Karena itu, perubahan nama bukan keputusan gubernur atau DPRD semata, melainkan harus melalui revisi undang-undang oleh pemerintah pusat bersama DPR RI. Prosesnya panjang, kompleks, dan penuh konsekuensi.
Persoalannya, dalam praktik pemerintahan, perubahan nama hampir tidak pernah otomatis mengubah nasib rakyat.
Sejarah memberikan pelajaran. Papua pernah bernama Irian Barat ketika berintegrasi ke dalam NKRI, lalu jadi Irian Jaya pada era Suharto saat Orde Baru, kemudian Papua di masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Nama berganti, tetapi problem kesejahteraan, kemiskinan, ketimpangan, dan konflik sosial tidak serta-merta selesai.
Nama baru tidak pernah menjadi jaminan kemajuan. Ia hanya kemasan, sementara isi pembangunan ditentukan oleh kebijakan, anggaran, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Di sinilah penting membedakan antara politik identitas dan politik kesejahteraan. Jika tujuan utama adalah menguatkan budaya Sunda, resepnya bukan mengganti nama provinsi.
Pemerintah cukup memperkuat program kebudayaan: pendidikan bahasa Sunda, pelestarian kesenian, revitalisasi kampung adat, perlindungan situs sejarah, serta dukungan anggaran yang nyata.
Budaya tidak tumbuh dari papan nama kantor gubernur, melainkan dari kebijakan yang hidup di sekolah, desa, dan ruang publik.
Satu lagi yang perlu diingat, Jawa Barat bukan hanya milik etnis Sunda. Ia juga dihuni masyarakat Cirebon, Betawi perbatasan, pendatang dari berbagai daerah, bahkan komunitas nasional yang menjadikan provinsi ini sebagai ruang hidup bersama.
Menamai ulang sebuah provinsi dengan identitas etnis tertentu dapat memunculkan pertanyaan tentang inklusivitas.
Apakah semua warga merasa terwakili? Atau justru sebagian merasa tersisih dalam simbol baru yang terlalu menonjolkan satu identitas etnik?
Dari sisi pragmatis, biaya perubahan nama juga tidak kecil. Dokumen administrasi, papan nama instansi, sistem digital pemerintahan, peta, dokumen pendidikan, hingga identitas kependudukan akan terdampak.
Dalam provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia, ongkos administratif itu bisa sangat besar. Di tengah kebutuhan mendesak seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, banjir dan longsor, pendidikan, dan kesehatan.
Publik berhak bertanya: apakah perubahan nama ini prioritas?
Pemerintah daerah semestinya berhati-hati. Wacana seperti ini sah dalam demokrasi dan setiap kelompok berhak menyuarakan pendapat.
Namun, negara tidak boleh terjebak pada kebijakan yang lebih menonjolkan simbol ketimbang substansi. Jangan sampai energi kita habis untuk memperdebatkan nama, sementara jalan rusak, jembatan putus, sekolah roboh, dan ketimpangan wilayah dibiarkan.
Pada akhirnya, kebesaran Sunda tidak ditentukan oleh apakah nama provinsi menjadi Tatar Sunda atau tetap Jawa Barat.
Martabat budaya dibangun oleh kualitas manusianya, kekuatan ekonominya, dan kemajuan peradabannya. Nama boleh diperdebatkan, tetapi kesejahteraan rakyat tidak bisa menunggu.
Maka, sebelum kita sibuk mengganti papan nama, lebih bijak jika pemerintah daerah mengganti orientasi: dari politik simbolik menuju politik kesejahteraan.
Itu hemat saya jauh lebih mendesak bagi masa depan Jawa Barat guna menjawab tantangan efisiensi dan globalisasi kini.
