Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat di Jakarta telah berjalan selama sebulan sejak 10 April 2026. Namun, kondisi lalu lintas di Ibu Kota dilaporkan belum mengalami perubahan signifikan.
Meskipun terdapat penurunan volume kendaraan di sejumlah titik, jalanan Jakarta tetap didominasi oleh kepadatan yang menyerupai hari kerja biasa. Dilansir dari Megapolitan, kebijakan ini dinilai belum mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan mobilitas warga.
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia memberikan catatan kritis bahwa WFH hanyalah strategi pencegahan perjalanan (avoid). Strategi ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh aspek perpindahan moda transportasi (shift).
"Dalam kerangka transportasi berkelanjutan, ‘Avoid-Shift-Improve’, kebijakan WFH ASN setiap Jumat sudah masuk ke dalam strategi ‘avoid’ untuk mengurangi kebutuhan perjalanan," kata Southeast Asia Director ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang.
Gonggomtua menekankan bahwa Jakarta memerlukan strategi yang lebih kuat untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Tanpa adanya kebijakan pendukung, perubahan perilaku masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi akan sulit terwujud.
"Jakarta tidak bisa mengharapkan perubahan perilaku masyarakat meninggalkan kendaraan bermotor pribadi tanpa adanya strategi pendukung lainnya," ujar Gonggomtua.
Berdasarkan data BKN 2026, jumlah ASN di wilayah Jakarta mencapai 1,5 juta orang. Meski angka ini besar, dampaknya terbatas karena hanya mencakup 17 persen dari total 9 juta pekerja di wilayah Jabodetabek menurut data BPS 2025.
"Jika dilihat secara menyeluruh, jumlah ASN di Jabodetabek hanya 17 persen dari jumlah penduduk yang bekerja di Jabodetabek (total pekerja Jabodetabek, 9 juta jiwa, BPS 2025), sehingga kemungkinan dampak penurunan kemacetan lalu lintas oleh kebijakan ini belum signifikan," kata Gonggomtua.
Selain itu, sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan teknisi lapangan tetap diwajibkan bekerja tatap muka. ITDP memperingatkan adanya risiko ruang kosong di jalan justru diisi oleh pengguna kendaraan pribadi dari sektor swasta.
Data Penurunan Volume Kendaraan yang Minim
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui sensor traffic counting mencatat tren penurunan volume kendaraan pada hari Jumat, namun besarannya dianggap belum signifikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala PusdatinHub Dishub Provinsi DKI Jakarta, Listiyaning Handayani.
"Secara umum, total volume kendaraan pada hari Jumat dengan penerapan WFH ASN menunjukkan tren penurunan dibandingkan hari kerja normal, meskipun besaran penurunannya masih belum signifikan," kata Listiyaning Handayani.
Di koridor Sudirman-Karet, volume kendaraan arah masuk Jakarta pada jam sibuk hanya turun tipis sebesar 0,09 persen. Sementara itu, arus kendaraan arah keluar Jakarta menunjukkan penurunan yang lebih terlihat, yakni mencapai 5,34 persen.
Kondisi berbeda terjadi di Jalan Rasuna Said, di mana volume kendaraan arah masuk relatif stabil dengan kenaikan tipis 0,02 persen. Namun, arus keluar Jakarta di lokasi tersebut mengalami penurunan hingga 12,68 persen, terutama pada penggunaan sepeda motor.
"Penurunan paling signifikan terjadi pada sepeda motor yang turun 14,28 persen," kata dia.
Listiyaning juga mengungkapkan bahwa pola jam puncak kemacetan antara pukul 07.00 hingga 09.00 WIB tidak mengalami pergeseran. Sejauh ini, Dishub belum melihat indikasi kuat terjadinya fenomena paradoks kemacetan atau induced demand.
"Dari data sensor traffic counting, tidak terdapat pergeseran puncak kemacetan (peak hour) antara hari kerja (Senin sampai Kamis) dengan hari Jumat pelaksanaan WFH yaitu pada jam 7 hingga 9 pagi," kata Listiyaning.
"Berdasarkan hasil traffic counting pada koridor Sudirman-Karet, Rasuna Said, dan Thamrin, belum teridentifikasi indikasi kuat terjadinya fenomena paradoks kemacetan (induced demand)," kata dia.
Dampak pada Pengguna Transportasi Publik
Kebijakan WFH ini juga berimbas pada penurunan jumlah penumpang transportasi massal. LRT Jabodebek mencatat penurunan volume pengguna sebesar 17 persen pada April 2026 dibandingkan bulan sebelumnya.
"Secara volume, kebijakan WFH kepada ASN berpengaruh terhadap jumlah pengguna LRT Jabodebek," kata Manager of Public Relations LRT Jabodebek, Radhitya Mardika.
KAI Commuter turut merasakan dampak serupa dengan penurunan jumlah pengguna sekitar 9 persen pada Jumat, 8 Mei 2026. Stasiun Bogor menjadi lokasi dengan penurunan paling tajam, mencapai 23 persen dibandingkan hari kerja normal.
"Stasiun-stasiun besar seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang kepadatan pengguna pada jam sibuk pagi hari (peak hour) tidak seramai hari kerja lainnya," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda.
Di sisi lain, para pengemudi ojek online merasakan waktu tempuh yang sedikit lebih cepat namun menghadapi penurunan pesanan di area perkantoran pemerintah. Sementara itu, sopir TransJakarta menilai kepadatan kini lebih menyebar dan tidak menumpuk di satu waktu.
