Sosiolog Universitas Indonesia Dr. Ida Ruwaida, M.Si. menilai rencana kebijakan bekerja dari rumah atau WFH setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) belum menjamin terbentuknya budaya kerja baru. Sebagaimana dilansir dari Lifestyle, kebijakan ini dianggap berisiko hanya menjadi pemindahan lokasi kerja tanpa adanya perubahan paradigma produktivitas pada Rabu (6/5/2026).
Evaluasi terhadap pengalaman masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pola kerja jarak jauh seringkali hanya dianggap sebagai langkah darurat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat cenderung kembali ke kebiasaan lama saat situasi mulai normal karena tidak adanya fondasi kultur kerja yang kuat sejak awal.
"Fakta bahwa akan terbangun realitas baru pada masa Covid-19, ternyata kini kembali ke era lama karena kebijakan WFH maupun PJJ dimaknai sebagai kondisi darurat, bukan untuk membangun kultur baru," kata Ida saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/5/2026).
Ida menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan institusi dan cara pekerja memaknai jam kerja mereka. Tanpa adanya pemahaman yang selaras mengenai budaya komunikasi, pekerja tetap akan terikat pada pola lama meski tidak berada di kantor secara fisik.
"Bagi ASN, sebelum ditetapkan kebijakan WFH, Jumat adalah hari krida, hari relatif lebih santai," ujar Ida.
Karakteristik hari Jumat bagi ASN yang biasanya diisi dengan kegiatan olahraga atau pengajian menjadi alasan mengapa dampak kebijakan ini diprediksi tidak akan signifikan. Selain itu, proporsi jumlah ASN di kementerian atau lembaga negara, khususnya di Jakarta, dinilai terlalu sedikit untuk memicu perubahan tatanan sosial yang luas.
"Jika Jumat WFH hanya diberlakukan kepada ASN, menurut saya tidak terlalu berdampak karena persentase jumlah ASN kementerian atau lembaga negara di Jakarta khususnya relatif sedikit," kata Ida.
Kekhawatiran lain muncul terkait aspek efisiensi anggaran dan perubahan pembagian kerja berbasis gender yang dinilai kecil kemungkinannya untuk berubah secara drastis. Ida berpendapat bahwa efisiensi tidak hanya ditentukan oleh lokasi bekerja, melainkan sangat dipengaruhi oleh gaya hidup masing-masing individu.
"Sebab itu WFH Jumat tidak akan berdampak besar, apalagi mampu mengefisienkan anggaran, karena faktor lain yang perlu dilihat adalah kaitannya dengan gaya hidup," kata Ida.
Sebagai langkah ke depan, pemerintah diminta untuk meletakkan kebijakan ini dalam kerangka yang lebih jelas mengenai tujuan, batasan, serta indikator keberhasilan. Tanpa arah yang terukur, WFH Jumat berpotensi hanya dipandang sebagai kelonggaran administratif mingguan oleh para pegawai maupun institusi terkait.
