Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menolak proposal untuk mengundang Taiwan dalam Sidang Tahunan Majelis Kesehatan Dunia (WHA) ke-79 di Jenewa, Swiss, pada Senin, 18 Mei 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno setelah China bersama Pakistan mengajukan keberatan resmi terhadap usulan keterlibatan pulau demokratis itu.
Penolakan ini menandai tahun ke-10 berturut-turut Taiwan tidak mendapatkan undangan ke WHA sejak terakhir kali menghadirinya sebagai pengamat pada tahun 2016.
"China tidak menyetujui partisipasi wilayah Taiwan wilayah China dalam Majelis Kesehatan Dunia dalam bentuk apa pun," kata seorang utusan China.
Di sisi lain, penolakan ini menuai kritik dari sekutu diplomatik Taiwan, termasuk Palau, yang menilai absennya Taiwan dapat menciptakan celah berbahaya dalam sistem pengawasan kesehatan global.
"Tata kelola kesehatan global tidak boleh memiliki celah, mengecualikan mitra yang mampu dan bertanggung jawab, termasuk Taiwan, justru menciptakan celah tersebut," ujar utusan dari Palau.
Dalam sidang tersebut, perwakilan China menegaskan bahwa setiap keterlibatan internasional Taipei harus tunduk pada prinsip "Satu China" yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
"Otoritas Taiwan yang mengirim orang ke seluruh dunia untuk menyusup ke dalam konferensi demi menarik perhatian tidak lebih dari perilaku badut kecil," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.
Pernyataan keras tersebut menyusul kedatangan Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung dan Menteri Kesehatan Shih Chung-liang di Jenewa untuk menggelar sejumlah forum paralel di luar agenda resmi WHO.
"Itu hanya akan membawa penghinaan pada diri mereka sendiri dan pasti gagal," kata Guo.
Guo menambahkan bahwa organisasi internasional termasuk WHO harus menangani masalah ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Organisasi internasional, termasuk WHO, harus menangani masalah terkait Taiwan sesuai dengan prinsip satu-China," kata Guo.
Presiden Taiwan Lai Ching-te merespons situasi ini melalui sebuah pesan video yang diputar dalam forum paralel bentukan Taiwan di Jenewa.
"Dengan bergabung dengan WHO, Taiwan dapat memastikan hak atas kesehatan bagi seluruh rakyat kami dengan lebih baik, dan melakukan lebih banyak hal untuk mendukung seluruh dunia," kata Lai.
Di Taipei, Kementerian Luar Negeri Taiwan (MOFA) menegaskan bahwa Republik Rakyat China (RRC) dan Republik China (Taiwan) tidak saling membawahi, sehingga Beijing tidak berhak mewakili Taiwan.
Kementerian Kesehatan Taiwan juga menekankan pentingnya adopsi teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang telah mereka kembangkan secara masif untuk membantu mengatasi krisis tenaga kesehatan global.
"Ketika dunia menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja kesehatan, transformasi digital dalam layanan kesehatan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan," kata Menteri Kesehatan Shih Chung-liang.
Shih mengacu pada program integrasi mahadata melalui "3-3-3 Framework" yang telah menghubungkan lebih dari 400 rumah sakit di Taiwan menggunakan standar internasional FHIR.
"Dalam kerangka keamanan siber Zero Trust, data kesehatan dapat dibagikan secara aman dan digunakan secara efektif," kata Shih.
Menurut Shih, pengecualian Taiwan membuat komunitas internasional kehilangan akses terhadap model pengelolaan kesehatan prediktif berbasis risiko yang sukses dijalankan di sana.
"Baik Resolusi Majelis Umum PBB 2758 maupun Resolusi Majelis Kesehatan Dunia 25.1 tidak menyebutkan Taiwan atau mengecualikan Taiwan dari partisipasi dalam WHO dan WHA," kata Shih.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Swiss menyatakan pihaknya tidak memfasilitasi visa khusus untuk kunjungan Lin Chia-lung karena warga Taiwan pemegang paspor valid tidak memerlukan visa masuk.
"Jenewa menganggap kerja sama dan koordinasi internasional dalam masalah kesehatan masyarakat sebagai hal yang sangat penting karena masalah kesehatan tidak mengenal batas negara," kata juru bicara kementerian luar negeri Swiss melalui Reuters.
Meskipun demikian, Swiss menyatakan penyesalan mendalam karena solusi kompromi yang dicapai pada tahun 2009 untuk melibatkan Taiwan sebagai pengamat tidak bisa dilanjutkan.
Selama sidang pleno, perwakilan China menolak anggapan adanya celah epidemiologis dan mendesak majelis untuk fokus pada agenda teknis kesehatan.
"Sama sekali tidak masuk akal," kata Perwakilan Tetap China untuk PBB di Jenewa Jia Guide.
Jia menolak argumen sekutu Taiwan dan menyatakan bahwa pengecualian tersebut sama sekali tidak menghambat pertukaran teknis antara profesional medis Taiwan dan WHO.
Meskipun gagal masuk ke dalam ruang sidang utama, delegasi Taiwan tetap melaksanakan pertemuan bilateral dengan para mitra barat guna mempromosikan pencapaian industri medis mereka.
