Pemerintah menyatakan tidak memberlakukan larangan terhadap aktivitas nonton bareng maupun diskusi ilmiah terkait film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di lingkungan universitas.
Seperti diberitakan oleh Medcom, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan izin kepada publik untuk mempelajari karya tersebut.
Yusril Ihza Mahendra juga meminta agar masyarakat tidak bersikap reaktif hanya karena judul dari sinema dokumenter itu dianggap memicu kontroversi.
Menurut pandangannya, masyarakat luas semestinya memperoleh kebebasan untuk berkumpul sekaligus membedah substansi yang diangkat dalam tayangan investigasi tersebut.
"Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial," tutur Yusril.
"Biarkan saja masyarakat menonton. Lalu, setelah itu, silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian, publik menjadi kritis. Pro dan kontra dapat terjadi," tambahnya.
Pemerintah dapat menggunakan poin-poin hasil perdebatan mengenai film Pesta Babi sebagai instrumen koreksi terhadap realisasi proyek pembangunan.
Yusril Ihza Mahendra menganggap masukan dari warga serta karya audio visual semacam ini berfungsi sebagai alarm pengingat agar regulasi diimplementasikan secara transparan.
"Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki," akui Yusril Ihza Mahendra.
Pada kesempatan tersebut, Menko Kumham Imipas memberikan klarifikasi mengenai status Proyek Strategis Nasional di wilayah Papua Selatan yang menjadi objek utama dokumenter WatchDoc.
Konversi lahan di Papua Selatan sejatinya telah bergulir sejak tahun 2022 pada era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berjalan selaras dengan pemekaran daerah.
Agenda itu diteruskan oleh kabinet saat ini guna menyokong kemandirian pangan dan pasokan energi domestik, meski otoritas tetap terbuka terhadap masukan eksternal.
"PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan," katanya.
Klarifikasi Isu Pembubaran Agenda Kampus
Pihak kementerian menyangkal keberadaan instruksi formal dari pusat yang membatasi pemutaran karya film investigatif tersebut di ruang publik.
Yusril Ihza Mahendra menerangkan bahwa agenda pemutaran film di sejumlah perguruan tinggi lain masih bisa berjalan dengan kondusif.
Dirinya menggarisbawahi bahwa insiden penghentian paksa yang sempat bergulir di beberapa lokasi murni bukan merupakan perintah dari struktur eksekutif maupun komando penegak hukum.
"Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat," tegasnya.
Fokus Investigasi Dokumenter Pesta Babi
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang disutradarai oleh Dandhy Laksono dan Cypri Dale memicu perhatian publik setelah agenda nobar di Universitas Mataram dihentikan aparat.
Karya berdurasi 95 menit ini mengambil latar tempat di wilayah Merauke, Boven Digoel, serta Mappi guna memotret dinamika agraria.
Isi dokumenter memaparkan kehidupan komunitas adat yang disinyalir kehilangan ruang hidup imbas perluasan perkebunan tebu, kelapa sawit, hingga area food estate dalam skema PSN.
Di samping membedah dampak investasi, tayangan ini mengulas indikasi kehadiran militeristik di area konflik lahan tersebut.
Narasi film turut merekam aksi penolakan dari masyarakat adat suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang mengekspresikan protes lewat simbolisasi pemasangan salib merah.
