PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) melakukan perombakan signifikan pada susunan dewan komisaris dan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Perubahan ini mencakup pergantian personel serta penyesuaian nomenklatur jabatan di internal perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.
Sebagaimana dilansir dari Market, pemegang saham menyetujui pengangkatan Alexander Rubi Satyoadi sebagai Komisaris untuk menggantikan Bob Arthur Lombogia. Selain itu, rapat memutuskan pemberhentian dengan hormat Alloysius Suko Widigdo dari posisi Direktur Operasi I.
Corporate Secretary Adhi Karya, Rozi Sparta, menjelaskan bahwa pergantian pengurus merupakan bagian dari langkah strategis perseroan. Penyesuaian ini ditujukan untuk memantapkan struktur organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan.
"Seluruh keputusan yang diambil dalam RUPST merupakan bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan, menjaga kesinambungan bisnis, serta mendukung pencapaian target kinerja dan strategi pertumbuhan ke depan," ujar Rozi, Corporate Secretary Adhi Karya.
Penyegaran organisasi juga dilakukan melalui perubahan nomenklatur jabatan direksi, di mana Vera Kirana kini menjabat sebagai Direktur Portofolio Bisnis dan Risiko. Sebelumnya, Vera menduduki posisi sebagai Direktur Operasi III dalam struktur manajemen ADHI.
Posisi Direktur Operasi I kini diisi oleh Harimawan, sementara Yan Arianto ditetapkan sebagai Direktur Operasi II. Perubahan jabatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan efisiensi operasional di berbagai lini proyek perusahaan.
Selain masalah kepengurusan, RUPST menyetujui perubahan anggaran dasar terkait peralihan 54.087.737 lembar Saham Seri B milik BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna. Kebijakan tersebut diambil guna memenuhi ketentuan dalam UU No. 16/2025 tentang BUMN.
Rapat juga menyepakati penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam anggaran dasar perseroan. Agenda ditutup dengan pengesahan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 serta pemberian pelunasan tanggung jawab sepenuhnya bagi jajaran direksi dan komisaris.
