Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai munculnya surat teguran dari asosiasi pengusaha China kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (14/5/2026) menandakan adanya kendala serius pada kepastian usaha dan sistem birokrasi di Indonesia.
Surat tersebut menjadi sorotan karena dikirimkan langsung oleh gabungan pengusaha asal China yang beroperasi di tanah air. Masalah ini mencuat di tengah upaya pemerintah meningkatkan daya tarik investasi asing di berbagai sektor strategis nasional.
Dewan Pakar Apindo Danang Girindrawardana mengungkapkan bahwa keluhan tersebut merupakan cerminan dari kegelisahan para pemodal terkait kualitas layanan publik. Hal ini sebagaimana dilansir dari Industri yang melaporkan adanya keresahan mengenai ketidakpastian kebijakan saat ini.
"Surat itu dari gabungan pengusaha China di Indonesia kepada Presiden Prabowo. Itu mencerminkan kepedulian mereka terhadap layanan birokrasi Indonesia," ujar Danang, Kamis (14/5/2026).
Permasalahan yang diangkat oleh investor asing tersebut meliputi pemeriksaan pajak yang membebani, perubahan regulasi secara mendadak, serta aturan retensi devisa hasil ekspor (DHE). Danang menyebut poin-poin tersebut juga menjadi beban bagi para pelaku usaha dalam negeri selama ini.
"Wajar saja jika kalangan pengusaha China mengeluhkan beberapa persoalan pelayanan publik Indonesia yang tercantum dalam surat itu," katanya.
Situasi ini dinilai dapat memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional jika tidak segera dibenahi oleh otoritas terkait. Danang menekankan pentingnya jaminan transparansi serta efisiensi dalam setiap proses administratif agar investor mendapatkan prediktabilitas kebijakan yang jelas.
Apindo menyatakan bahwa berbagai masukan sebenarnya telah sering disampaikan kepada kementerian melalui jalur resmi, namun sering kali aspirasi dari dunia usaha tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut yang nyata.
"Sangat banyak surat-surat dari dunia usaha yang diabaikan oleh otoritas," ujarnya.
Kurangnya respons dari pemerintah terhadap masukan pengusaha menjadi salah satu faktor yang memicu pengiriman surat langsung kepada Presiden. Apindo pun mendesak adanya penyederhanaan regulasi dan penguatan kepastian hukum guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dari potensi penurunan kepercayaan investor.
