Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberlakukan regulasi baru terkait prosedur kontrol rutin di fasilitas kesehatan mulai 1 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Suara, para pasien kini memiliki kewajiban untuk hadir tepat pada tanggal yang sudah tertera dalam surat kontrol.
Melalui kebijakan teranyar ini, para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak lagi diizinkan datang mendahului jadwal yang telah ditetapkan. Apabila pasien hadir lebih cepat dari tanggal resmi, petugas di fasilitas kesehatan memiliki wewenang penuh untuk tidak memberikan pelayanan medis.
Penerapan langkah ini bertujuan demi mewujudkan pelayanan rumah sakit yang lebih tertib, terstruktur, sekaligus mencegah terjadinya penumpukan pasien. Oleh karena itu, para peserta diimbau untuk memeriksa kembali tanggal yang tertera pada surat kontrol sebelum menuju ke fasilitas kesehatan.
Bagi para pasien yang mengalami keterlambatan dari tanggal kedatangan yang seharusnya, akses pelayanan medis sebenarnya masih bisa didapatkan. Kendati demikian, terdapat persyaratan tambahan yang wajib dipenuhi oleh pasien bersangkutan.
Pasien yang terlambat diharuskan melakukan proses reservasi secara daring atau online paling lambat satu hari sebelum kedatangan (H-1). Jika proses reservasi tidak dilakukan tepat waktu, pasien berpotensi menghadapi kendala saat hendak mengakses layanan medis di faskes.
Pengecualian untuk Kondisi Gawat Darurat
Ketentuan ketat mengenai kesesuaian jadwal kontrol ini dipastikan tidak berlaku bagi pasien yang berada dalam kondisi gawat darurat. Pihak faskes tetap mengutamakan keselamatan pasien yang membutuhkan pertolongan segera.
Ketika kondisi kesehatan mengalami penurunan drastis atau terjadi kedaruratan medis, pasien dapat langsung mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD). Proses ini bisa diakses secara langsung tanpa perlu menunggu hari kontrol atau membawa surat rujukan terlebih dahulu.
Kewajiban Skrining Riwayat Kesehatan Tahunan
Di samping regulasi mengenai ketepatan jadwal kontrol, BPJS Kesehatan juga mewajibkan setiap peserta JKN untuk melakukan skrining riwayat kesehatan berkala setiap tahun. Peraturan ini sudah berjalan sejak 6 Maret 2026 bagi seluruh peserta.
Peserta yang belum melengkapi skrining pada tahun berjalan akan diminta mengisi formulir terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan layanan di FKTP, seperti Puskesmas atau Klinik. Proses pengisian ini berjalan mandiri sekitar 5 hingga 10 menit melalui Aplikasi Mobile JKN, WhatsApp Pandawa (08118165165), BPJS Kesehatan Care Center 165, atau situs resmi www.bpjs-kesehatan.go.id.
