PT Brantas Abipraya (Persero) berkolaborasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengadakan sertifikasi tenaga kerja.
Agenda Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Strategis Jenjang 1-3 ini dilaksanakan pada Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.
Dilansir dari Detik Finance, edukasi yang digelar secara onsite pada 21 Mei 2026 ini melibatkan sekitar 300 pekerja yang menggarap langsung proyek strategis nasional tersebut.
Langkah ini bertujuan meningkatkan kompetensi profesi agar sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sekaligus mempercepat Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah.
Para peserta mencakup berbagai bidang keahlian seperti Kepala Tukang Bangunan Gedung, Mandor Konstruksi Bangunan Gedung, Tukang Besi Beton, Tukang Cat Bangunan Gedung, Tukang Kayu Konstruksi, Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, hingga Tukang Pasang Ubin dan Keramik.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana, menjelaskan bahwa sertifikasi ini krusial demi menjaga kualitas infrastruktur pendidikan nasional.
"Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan," ujar Dian Sovana dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Dian Sovana menilai pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan SDM kompeten agar target mutu, keselamatan kerja, serta ketepatan waktu proyek terpenuhi optimal.
"Program Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial besar bagi masyarakat. Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik," tambah Dian Sovana.
Metode uji kompetensi langsung di area proyek sengaja dipilih agar penilaian berjalan efektif tanpa mengganggu jalannya aktivitas pembangunan di lapangan.
Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menegaskan peran strategis sektor konstruksi bagi pertumbuhan ekonomi negara.
"Sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja. Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik," kata Indro Pantja Pramodo.
Indro Pantja Pramodo menerangkan bahwa proyek Sekolah Rakyat menjadi agenda prioritas dalam memperkuat mutu sumber daya manusia Indonesia.
"Keberhasilan proyek strategis seperti Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja konstruksi di lapangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun," ucap Indro Pantja Pramodo.
Kerja sama antara pemerintah dan BUMN konstruksi dalam mempercepat pembangunan nasional lewat peningkatan kapasitas pekerja mendapat apresiasi dari Indro Pantja Pramodo.
"Kami mengapresiasi sinergi antara BJKW II Palembang dan Brantas Abipraya melalui pelaksanaan sertifikasi dengan metode onsite. Pendekatan ini efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan," ujar Indro Pantja Pramodo.
Kementerian PU mencatat agenda infrastruktur tahun 2026 memerlukan dukungan 37.356 tenaga kerja konstruksi yang meliputi 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator.
Sektor Prasarana Strategis termasuk pembangunan Sekolah Rakyat diproyeksikan menyerap 13.522 pekerja guna mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045.
