PT Buana Finance Tbk (BBLD) memutuskan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) serta menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta pada Senin (18/5/2026). Langkah ekspansi ini diambil perusahaan guna mengoptimalkan potensi pasar berbasis syariah yang dinilai masih sangat besar.
Langkah strategis emiten pembiayaan ini dilakukan di tengah pertumbuhan positif sektor syariah nasional, sebagaimana dilansir dari Keuangan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan syariah multifinance tumbuh 9,96% secara tahunan menjadi Rp 31,7 triliun per Maret 2026, melampaui pertumbuhan industri multifinance konvensional yang hanya sebesar 0,61% dengan nilai Rp 514,09 triliun.
Direktur Pemasaran Buana Finance Herman Lesmana menjelaskan bahwa saat ini perusahaan tengah menanti terbitnya izin operasional resmi dari pihak regulator. Manajemen menargetkan unit bisnis baru tersebut dapat segera meluncur dan melayani masyarakat pada paruh kedua tahun ini.
"Mudah-mudahan nanti sudah mendapat izin dari regulator. Dengan demikian, kami bisa menjalankan sekitar kuartal III-2026, atau mungkin bisa mulai sebelum itu," katanya Herman Lesmana, Direktur Pemasaran Buana Finance.
Pihak manajemen melihat adanya ketimpangan antara jumlah pengguna akad syariah saat ini dengan total ceruk pasar yang tersedia. Faktor tersebut yang menjadi landasan utama bagi perusahaan untuk menghadirkan layanan nonkonvensional.
"Masyarakat yang menggunakan perjanjian kredit secara syariah itu masih sangat minim, sedangkan potensi pasarnya begitu besar. Kami melihat opportunity," tutur Herman Lesmana, Direktur Pemasaran Buana Finance.
Pada tahap awal operasional, UUS Buana Finance akan memfokuskan lini bisnisnya pada sektor korporasi dengan menyediakan produk pembiayaan ibadah ke tanah suci. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan produk pembiayaan keagamaan lain akan dikembangkan di masa mendatang.
"Kami bidik prioritas pertama adalah umrah, mungkin nanti ada peningkatan ke haji. Untuk umrah, kami akan bidik secara B2B atau perusahaan ke perusahaan," ucap Herman Lesmana, Direktur Pemasaran Buana Finance.
Pemilihan model kerja sama antarperusahaan ini sengaja diterapkan demi menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko gagal bayar. Penilaian kelayakan kredit nantinya akan menitikberatkan pada profil korporasi mitra serta rekam jejak dari para pegawainya.
"Kami nilai adalah perusahaan yang akan melakukan kerjasama dengan kami, kemudian leveling terhadap individunya," ungkap Herman Lesmana, Direktur Pemasaran Buana Finance.
Skema pembiayaan ini nantinya menyasar karyawan yang memiliki masa bakti minimal lima tahun di perusahaan mitra dengan pilihan jangka waktu pengembalian selama satu hingga dua tahun. Perseroan juga membuka peluang untuk merambah produk modal kerja atau mudharabah, meski fokus awal tetap pada area Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Selatan.
"Misalnya, yang terdekat adalah Jakarta Selatan. Kebanyakan debitur kami memang melihat bahwa harus melakukan perjanjian secara nonkonvensional. Dengan demikian, kami bisa menggunakan perjanjian kredit berbasis syariah," ujar Herman Lesmana, Direktur Pemasaran Buana Finance.
