Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangan menginstruksikan perusahaan domestik pada Sabtu untuk mengabaikan sanksi Amerika Serikat terhadap lima kilang minyak nasional. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlawanan hukum terhadap sanksi asing yang dianggap tidak sah oleh pihak Beijing.
Pemanfaatan instrumen hukum baru ini menandakan peningkatan tensi regulasi antara kedua negara berkekuatan ekonomi besar tersebut, sebagaimana dilansir dari Money. Langkah kedaulatan hukum ini menyasar perlindungan terhadap entitas seperti Hengli Petrochemical yang sebelumnya masuk dalam daftar hitam otoritas Washington.
Amerika Serikat menerapkan sanksi tersebut atas dugaan keterlibatan perusahaan-perusahaan China dalam perdagangan minyak dari Iran dan Rusia. Namun, pihak manajemen Hengli Petrochemical secara tegas membantah adanya transaksi ilegal dengan Teheran meskipun kilang-kilang independen di China dikenal sebagai pembeli utama komoditas tersebut.
Respon keras datang dari pihak otoritas Amerika Serikat yang memperingatkan konsekuensi bagi setiap entitas yang mencoba menghindari kebijakan pembatasan mereka.
"Perusahaan mana pun yang mempertimbangkan untuk menghindari sanksi AS harus berpikir dua kali," kata pejabat itu kepada Reuters.
Peringatan tersebut menekankan risiko tinggi bagi korporasi yang mencoba bermanuver di tengah konflik hukum antarnegara. Di sisi lain, media pemerintah People's Daily memberikan dukungan penuh terhadap langkah Beijing yang dianggap sebagai upaya pertahanan diri.
Harian tersebut menegaskan bahwa kebijakan ini adalah langkah konkret guna menangkal praktik yurisdiksi jarak jauh yang kerap dilakukan oleh Amerika Serikat melalui mekanisme hukum mereka. Kendati demikian, aturan baru China ini tetap menyediakan celah melalui mekanisme permohonan pengecualian bagi perusahaan tertentu.
Analis hukum berpendapat bahwa situasi ini menciptakan dilema rumit bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di kedua wilayah. Mereka kini menghadapi risiko pelanggaran hukum di China jika mengikuti kemauan AS, namun terancam sanksi Barat jika mematuhi perintah Beijing.
