MNC Sekuritas memproyeksikan terjadinya lonjakan suplai saham di pasar modal domestik seiring dengan kewajiban emiten untuk memenuhi ambang batas saham publik atau free float minimal 15 persen. Laporan pemantauan terbaru dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (8/5/2026) menunjukkan masih terdapat ratusan perusahaan tercatat yang belum memenuhi standar tersebut.
Head of Research MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memberikan penjelasan bahwa otoritas bursa telah menyediakan masa transisi secara bertahap bagi emiten yang masih berada di bawah ambang batas. Kebijakan ini berdampak langsung pada struktur kepemilikan saham perusahaan-perusahaan besar di masa mendatang.
"Penutupan gap free float pada saham-saham large cap berpotensi meningkatkan suplai saham secara signifikan pada 2027-2029," ucap Herditya, Jumat (8/5/2026).
Guna memenuhi ketentuan tersebut, perusahaan memiliki beberapa opsi aksi korporasi yang bersifat struktural seperti penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu atau penjualan saham oleh pemegang saham pengendali di pasar sekunder.
"Sementara itu, opsi go private kemungkinan hanya menjadi pilihan terakhir bagi emiten yang tidak ingin terdilusi," ujar Herditya.
Berdasarkan data MNC Sekuritas, terdapat jadwal ketat bagi perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun untuk mencapai porsi 12,5 persen pada 31 Maret 2027, dan meningkat menjadi 15 persen pada 31 Maret 2028. Sementara itu, emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun mendapatkan tenggat waktu hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi batas 15 persen.
Beberapa emiten dengan kapitalisasi besar (big caps) terpantau masih berada di bawah ketentuan, di antaranya Barito Renewables Energy (BREN) dengan free float 12,3 persen dan Chandra Asri Pacific (TPIA) sebesar 10,6 persen. Selain itu, terdapat Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) yang mencatatkan porsi publik sebesar 11 persen.
Sejumlah nama lain yang turut masuk dalam daftar pemantauan adalah Indah Kiat Pulp & Paper (DNET) dengan 6,2 persen, Bank Permata (BNLI) 10 persen, Bank Syariah Indonesia (BRIS) 9,3 persen, serta H.M. Sampoerna (HMSP) yang memiliki porsi saham publik sebesar 7,5 persen.
