PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) kembali membagikan dividen tunai final dengan nilai fantastis mencapai Rp 6,55 triliun untuk tahun buku 2025. Penyaluran keuntungan ini tetap terealisasi dengan baik meskipun industri hasil tembakau nasional sedang berada di bawah tekanan berat.
Seperti dikutip dari Investasi, para pemegang saham akan menerima jatah keuntungan sebesar Rp 56,3 per saham. Nilai dividen tahun ini tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka Rp 56,2 per saham atau dengan total Rp 6,54 triliun.
Keputusan strategis mengenai pembagian dividen tersebut telah mendapatkan persetujuan resmi. Kejelasan ini diperoleh melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) HMSP yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026.
Penyaluran dividen yang konsisten ini ditopang oleh capaian laba bersih perseroan yang relatif stabil sebesar Rp 6,6 triliun sepanjang tahun 2025. Tidak hanya itu, emiten rokok ini juga sukses membukukan kenaikan laba bruto sebesar 11,2% hingga mencapai Rp 20,6 triliun.
Pertumbuhan laba kotor tersebut berhasil diraih berkat penerapan strategi penetapan harga yang tepat. Langkah ini menjadi kunci penting bagi perseroan dalam menghadapi kondisi pasar yang penuh dengan tantangan.
Presiden Direktur Sampoerna, Ivan Cahyadi mengonfirmasi bahwa perseroan masih kokoh mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar dalam industri hasil tembakau nasional. HMSP menguasai pangsa pasar sebesar 30,7% dengan total volume penjualan menyentuh 79,4 billion batang.
"Kami berfokus pada inovasi dan penguatan portofolio produk yang berorientasi pada konsumen dewasa untuk mempertahankan kepemimpinan di seluruh segmen di tengah dinamika industri yang terus berkembang," ujar Ivan dalam RUPST.
Tantangan Industri dan Cukai Tembakau
Meskipun mencetak performa keuangan yang solid, sektor industri hasil tembakau secara umum masih dibayangi berbagai hambatan. Beberapa masalah utama meliputi penurunan daya beli masyarakat, pergeseran konsumen ke produk yang lebih murah, hingga maraknya peredaran rokok ilegal.
Kombinasi dari berbagai faktor pembatas tersebut memicu penurunan volume penjualan industri hasil tembakau nasional sekitar 3% sepanjang tahun 2025. Tekanan paling signifikan dirasakan oleh segmen Rokok Golongan I dan Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Dampak penurunan ini juga terlihat pada kinerja kuartal awal perseroan. HMSP mencatatkan penurunan volume penjualan sebesar 8,7% pada kuartal I-2026, dengan koreksi terdalam berasal dari kategori produk SKT.
Di tengah situasi sulit tersebut, keputusan kebijakan pemerintah memberikan angin segar bagi pelaku usaha. Pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif cukai tembakau pada tahun 2026.
Menurut Ivan, kebijakan cukai ini memberikan ruang bagi pelaku industri legal. Langkah tersebut membantu perusahaan menjaga kontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus mempertahankan penyerapan lapangan kerja.
Komitmen Sektor Padat Karya dan Perubahan Direksi
HMSP juga menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keberlangsungan segmen SKT yang tergolong industri padat karya. Sektor ini mengandalkan peran sekitar 70.000 tenaga pelinting yang mayoritas merupakan pekerja perempuan.
Aktivitas produksi tersebut berjalan melalui jaringan fasilitas yang luas. Perseroan mengoperasikan enam fasilitas produksi mandiri serta bermitra dengan 43 fasilitas produksi milik koperasi dan pengusaha daerah di Pulau Jawa.
Selain itu, kontribusi ekonomi nasional terus diperkuat melalui ekosistem kemitraan yang mencakup lebih dari 22.500 petani tembakau dan cengkih. Jaringan distribusi HMSP juga ditopang oleh lebih dari 1,5 juta toko ritel dengan total penciptaan lapangan kerja mencapai sekitar 90.000 orang di Indonesia.
Selain membahas agenda keuangan, RUPST HMSP juga menyepakati perombakan pada jajaran manajemen perusahaan. Perseroan secara resmi mengabulkan permohonan pengunduran diri Elvira Lianita dari kursi direksi.
Sebagai gantinya, rapat menyetujui penunjukan tiga anggota direksi baru yang akan memperkuat manajemen perusahaan. Mereka adalah Joy Kartika Widjaja, Virawaty, serta Umer Jawaid, yang mengemban jabatan efektif setelah RUPST 2026 resmi ditutup.
