Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melayangkan surat terbuka kepada pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Kamis (21/5/2026) untuk memprotes kebijakan distribusi susu formula secara massal tanpa indikasi medis dalam program Makan Bergizi Gratis karena berisiko mengganggu keberhasilan pemberian ASI.
Langkah penegasan ini diambil oleh Satgas ASI dan UKK Nutrisi Penyakit Metabolik IDAI demi melindungi hak-hak jutaan bayi Indonesia yang belum bisa bersuara, seperti dilansir dari Detik Health. Organisasi profesi ini secara langsung menyurati Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajaran wakilnya.
"Tidak ada yang menggantikan manfaat utama air susu ibu untuk bayi dan anak kita," tulis IDAI dalam surat terbuka tersebut, Kamis (21/5/2026).
Menurut IDAI, pembagian susu formula tanpa adanya pemeriksaan dokter berpotensi menghentikan proses menyusui yang kemudian sulit untuk dimulai kembali. Padahal, air susu ibu mempunyai komponen biologis kaya manfaat yang tidak bisa ditiru oleh teknologi produk susu formula mana pun.
"Di dalamnya ada zat kekebalan tubuh dari ibu, bakteri baik untuk usus, hingga sinyal pertumbuhan otak," tulis IDAI.
Pihak asosiasi menyatakan dukungannya terhadap perbaikan gizi nasional dan penurunan stunting melalui intervensi ilmiah, namun ASI harus tetap menjadi standar emas utama. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga telah menetapkan bahwa produk pengganti ASI hanya boleh diberikan atas rekomendasi dokter.
"Anak-anak kita butuh ASI, jangan sampai kebijakan kita hari ini membuatnya kehilangan sesuatu yang penting," lanjut surat tersebut.
IDAI mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebenarnya telah melayangkan teguran resmi sebanyak dua kali kepada BGN terkait program pengadaan ini. Oleh karena itu, IDAI mendesak agar anggaran susu formula dialihkan untuk penguatan Makanan Pendamping ASI (MPASI) berbasis pangan lokal tinggi protein hewani.
"Kami berharap BGN segera memperbaiki kebijakannya ke arah yang benar," tulis IDAI.
Asosiasi dokter anak tersebut meminta adanya penyelarasan program antara BGN dan Kementerian Kesehatan agar pemberian susu formula dibatasi hanya untuk kondisi medis absolut seperti kelainan metabolik bawaan melalui fasilitas kesehatan.
"Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan perantara bagi industri yang ingin mereduksi standar gizi anak bangsa," tegas IDAI.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Badan Gizi Nasional belum memberikan tanggapan resmi setelah dihubungi untuk dimintai keterangan mengenai masukan dari IDAI tersebut.
