Ajang Inabuyer 2026 yang berlangsung pada 5-7 Mei 2026 di Jakarta menjadi ruang strategis untuk memperkuat ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perluasan akses pasar dan penguatan rantai pasok nasional. Perhelatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari sektor perbankan seperti Bank Mandiri hingga pemerintah daerah yang aktif mendukung penggunaan produk dalam negeri.
Bank Mandiri memanfaatkan momentum ini untuk mendorong digitalisasi dan pembiayaan bagi pelaku usaha produktif. Melalui partisipasi tersebut, perseroan berupaya menciptakan keterhubungan yang lebih terstruktur antara pelaku UMKM dengan pembeli dari sektor BUMN maupun swasta guna meningkatkan skala bisnis secara berkelanjutan.
Senior Vice President Government & Institutions 2 Bank Mandiri, Hendrianto Setiawan, menjelaskan bahwa Inabuyer merupakan wadah percepatan kapasitas jejaring usaha. Ia menilai keterhubungan pasar menjadi faktor krusial dalam transformasi UMKM agar lebih kompetitif di tingkat nasional.
"Partisipasi ini sejalan dengan fokus perseroan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut kami dorong melalui pendekatan berbasis sinergi yang terintegrasi bersama berbagai pemangku kepentingan," ujar Hendrianto, dalam keterangan resminya, Kamis (7/5).
Pihak perbankan juga memperkenalkan solusi digital seperti Livin’ Merchant dan Kopra by Mandiri untuk menunjang efisiensi operasional usaha. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam mendukung sektor produktif di berbagai tahapan bisnis.
"Ke depan, perseroan akan terus memperkuat perannya dalam pemberdayaan UMKM melalui berbagai inisiatif strategis yang berkelanjutan. Bank Mandiri berkomitmen untuk mendorong UMKM agar semakin berdaya saing serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional," pungkas Hendrianto.
Selain sektor perbankan, Inabuyer 2026 memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah melalui Inabuyer Award. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian UMKM dan LKPP ini menyoroti konsistensi dalam pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta pemberdayaan supplier lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut untuk keempat kalinya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, menegaskan komitmen daerahnya untuk mewajibkan pembelian produk hasil produksi masyarakat setempat.
"Produk TKDN dan produk yang diproduksi sendiri oleh masyarakat diwajibkan untuk dibeli sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal," ujarnya.
Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini menaungi sekitar 60 ribu unit UMKM dengan target pelatihan digitalisasi bagi 500 hingga 1.000 pelaku usaha setiap tahunnya. Program pendampingan tersebut bertujuan agar para pelaku usaha mampu beradaptasi dengan sistem pengadaan barang jasa pemerintah melalui platform digital.
