Kementerian Kesehatan melaporkan lonjakan signifikan kasus malaria di Indonesia yang mencapai lebih dari 700 ribu kasus hingga tahun 2025. Angka ini menunjukkan kenaikan tajam dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata berada pada angka 543 ribu kasus.
Data tersebut disampaikan oleh Direktur Penyakit Menular Kemenkes, dr. Prima Yosephine, dalam konferensi pers daring Hari Malaria Sedunia 2026 di Jakarta, Kamis (30/4/2026). Peningkatan jumlah penderita dipicu oleh faktor perubahan cuaca serta tingginya migrasi penduduk antarwilayah, sebagaimana dilansir dari Lifestyle.
Dr. Prima menjelaskan bahwa kondisi lingkungan berperan besar dalam mempercepat perkembangbiakan nyamuk pembawa parasit tersebut.
"Kalau kita lihat kasusnya, di tahun 2025 memang menjadi yang tertinggi dengan 700 ribu kasus, dibandingkan dengan tahun sebelumnya di angka 543 ribu. Lonjakan kasus ini dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya mobilitas penduduk hingga kondisi cuaca yang mempengaruhi perkembangan nyamuk pembawa malaria," ujar dr. Prima Yosephine, Direktur Penyakit Menular Kemenkes.
Wilayah Papua menjadi sorotan utama karena menyumbang angka penularan tertinggi secara nasional. Dr. Prima mengungkapkan bahwa 95 persen penyebaran malaria terkonsentrasi di Bumi Cendrawasih tersebut, namun upaya penanganan terbentur kendala ekonomi.
"Papua itu tertinggi bahkan sampai 95 persen. Kita tahu kondisi geografisnya sangat sulit, pembiayaan jadi sulit juga karena kondisi efisiensi ini," tutur dr. Prima Yosephine, Direktur Penyakit Menular Kemenkes.
Meskipun terdapat lonjakan kasus secara total, progres eliminasi di tingkat kabupaten dan kota menunjukkan hasil positif. Tercatat sebanyak 412 dari 512 daerah atau sekitar 80 persen wilayah di Indonesia saat ini telah dinyatakan bebas dari penyakit malaria.
Penyakit ini diketahui menyebar melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit plasmodium. Gejala yang sering dialami pasien meliputi demam tinggi, menggigil, nyeri otot pada tangan dan kaki, serta sakit kepala yang hebat.
Identifikasi kelompok berisiko juga telah dilakukan untuk memetakan penyebaran lebih lanjut di kawasan endemis.
"Kelompok yang berisiko tinggi antara lain mereka yang tinggal dan bepergian ke daerah endemis, tinggal dekat genangan air, hingga beraktivitas di luar ruangan pada malam hari," tutur dr. Prima Yosephine, Direktur Penyakit Menular Kemenkes.
Kemenkes mendorong masyarakat melakukan pencegahan mandiri melalui pembersihan genangan air dan penggunaan kelambu. Selain itu, pemerintah melakukan langkah preventif dengan menyebarkan ikan pemakan jentik serta menanam tumbuhan pengusir nyamuk seperti serai dan lavender.
Tantangan terbesar saat ini mencakup penanganan di lingkungan khusus seperti area hutan serta munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) di daerah yang sebelumnya sudah bersih dari malaria.
"Tantangan selanjutnya adalah kasus malaria pada lingkungan khusus yang beraktivitas di hutan. Itu sulit dijangkau, jadi perlu ada terobosan khusus ke depannya," jelas dr. Prima Yosephine, Direktur Penyakit Menular Kemenkes.
Pemerintah menargetkan eliminasi total malaria pada tahun 2030 dengan memperkuat sistem surveilans dan penyelidikan epidemiologi di daerah risiko rendah.
"Kebijakan selanjutnya adalah mengutamakan pendekatan pengendalian faktor risiko, seperti distribusi kelambu di daerah endemis tinggi dan surveilans vektor. Oleh karena itu, penanggulangan tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, perlu adanya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat eliminasi malaria," kata dr. Prima Yosephine, Direktur Penyakit Menular Kemenkes.
