PT Bank KB Bukopin Tbk. atau KB Bank memproyeksikan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) besutan Bank Indonesia mampu memperkokoh fungsi intermediasi perbankan. Inisiatif ini dinilai krusial dalam memperluas akses pembiayaan ke sektor riil guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dilansir dari Finansial pada Sabtu (9/5/2026), kebijakan tersebut dipandang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan kelayakan bank terhadap berbagai proyek prioritas nasional. KB Bank menekankan pentingnya integrasi antar pemangku kepentingan untuk memaksimalkan dampak program ini.
Direktur Utama KB Bank Kurnady memberikan penjelasan mengenai keunggulan struktur program tersebut dalam mempermudah proses kurasi. Kejelasan mengenai arus kas proyek menjadi fokus utama bagi industri perbankan dalam menyalurkan kredit.
“Program ini berpotensi meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas melalui kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang lebih kuat, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih terintegrasi,” ujar Kurnady, Direktur Utama KB Bank.
Menurut Kurnady, efektivitas PINISI bergantung pada kepastian arus kas dan kejelasan kelayakan kredit, terutama di sektor perumahan, hilirisasi, serta ketahanan pangan. Namun, ia mengingatkan bahwa aspek mitigasi risiko dari pemerintah tetap menjadi faktor penentu keberhasilan di lapangan.
Dalam menghadapi kondisi suku bunga yang tetap tinggi serta risiko keluarnya modal asing, pihak perseroan menyatakan tetap memiliki kapasitas untuk melakukan ekspansi. Strategi yang diterapkan mencakup prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit baru.
“Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan kredit berjalan seiring dengan terjaganya kualitas aset, sesuai prinsip risk-adjusted growth yang menjadi dasar strategi pembiayaan kami,” kata Kurnady, Direktur Utama KB Bank.
Pihak bank menilai bahwa sinkronisasi antara kementerian dan regulator sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi perbankan. Harmonisasi kebijakan lintas sektoral dianggap sebagai langkah konkret agar pembiayaan sektor riil dapat berjalan lebih efisien.
