Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti lonjakan harga sejumlah obat hepatitis di Indonesia yang dinilai jauh melampaui harga pasar global pada Selasa (2/6/2026). Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peringatan Hari Kesehatan Hati Sedunia bertajuk "Kebiasaan Solid, Hati yang Kuat" di Jakarta.
Berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia, tarif untuk beberapa jenis obat hepatitis B dan hepatitis C di dalam negeri saat ini berada pada kisaran dua hingga enam kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga internasional.
"Saya masih lihat ini anomali di Indonesia. Harga obat di Indonesia masih dua sampai enam kali harga obat di dunia," kata Budi.
Ketimpangan harga ini terlihat jelas pada obat Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) untuk hepatitis B yang dipasarkan sekitar US$ 4,8 di Indonesia, sedangkan harga globalnya hanya US$ 2,4. Selain itu, obat Entecavir (ETV) di Indonesia menembus US$ 18 per dosis, berbanding terbalik dengan harga internasional yang berada di angka US$ 7,5.
Selisih harga yang lebih mencolok ditemukan pada kelompok obat hepatitis C, seperti Direct Acting Antiviral (DAA) yang dipatok seharga US$ 152 di Indonesia padahal harga dunia hanya sekitar US$ 24. Sementara itu, kombinasi Sofosbuvir dan Velpatasvir dijual sekitar US$ 1.100 di domestik, jauh di atas harga global yang hanya US$ 174.
Guna mengatasi persoalan ini, Kementerian Kesehatan memproyeksikan langkah negosiasi lanjutan demi memangkas harga obat hepatitis agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Di samping penurunan harga, penanganan medis berupa layanan diagnosis dan pengobatan juga direncanakan untuk diperluas hingga menjangkau tingkat puskesmas.
Standardisasi kompetensi dokter umum di puskesmas akan ditingkatkan agar mereka mampu mendeteksi fibrosis hati sejak dini, melakukan diagnosis sederhana, serta memberikan terapi awal bagi penderita. Upaya ini dinilai krusial mengingat besarnya volume pasien hepatitis di Indonesia sehingga penanganan tidak bisa bertumpu pada rumah sakit saja.
"Kita harus memastikan early treatment bisa diturunkan ke puskesmas. Jadi begitu ketahuan, pasien bisa langsung mendapat pengobatan," katanya.
Sebagai langkah jangka panjang, perluasan kapasitas layanan transplantasi hati nasional juga ikut dibidik oleh pemerintah. Target perluasan fasilitas tindakan medis ini diharapkan dapat tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.
Prosedur transplantasi hati tersebut tetap ditempatkan sebagai opsi terapi terakhir bagi para pasien yang sudah berada pada fase kerusakan hati berat atau mengalami gagal hati stadium lanjut.
"Transplantasi hati harus bisa dilakukan lebih luas di Indonesia," ujarnya.
