Sektor industri pulp dan kertas nasional mulai mengalihkan fokus pada potensi perdagangan karbon kehutanan global setelah adanya perubahan arah kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia pada Rabu (13/5/2026). Nilai ekonomi hutan kini mencakup aspek karbon hingga keanekaragaman hayati.
Langkah strategis ini diperkuat oleh penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme perdagangan karbon serta implementasi multi usaha kehutanan, sebagaimana dilansir dari Money. Regulasi ini dinilai memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Suhendra Wiriadinata, memberikan tanggapan positif terhadap kepastian tata kelola yang ditawarkan oleh pemerintah dalam kebijakan terbaru tersebut.
“Industri pulp dan kertas Indonesia menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi dan kerangka tata kelola yang lebih jelas bagi pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan,” ujar Suhendra Wiriadinata, Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).
Suhendra menjelaskan bahwa meski karbon menjadi nilai ekonomi tambahan, fungsi utama industri ini tetap sebagai produsen bahan berbasis serat terbarukan. Saat ini, perusahaan mulai mengintegrasikan strategi rendah karbon melalui efisiensi energi dan inovasi produk daur ulang.
“Produk pulp dan kertas berbasis serat terbarukan merupakan bagian penting dari solusi iklim karena dapat menggantikan material berbasis fosil, mendukung pengurangan emisi, serta menjawab kebutuhan pasar global terhadap produk yang lebih ramah lingkungan,” kata Suhendra Wiriadinata, Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).
Pihak asosiasi melihat pasar karbon memiliki daya tarik besar bagi investasi restorasi gambut dan rehabilitasi hutan. Namun, Suhendra menekankan bahwa kredibilitas proyek dan metodologi yang transparan tetap menjadi faktor penentu utama di pasar internasional.
“APKI bersama seluruh anggota berkomitmen mendukung pengembangan kredit karbon berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional, memberikan manfaat lingkungan yang nyata, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial,” ujarnya Suhendra Wiriadinata, Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).
Indonesia diprediksi mampu menjadi pemimpin pasar dalam perdagangan karbon dunia jika mendapat dukungan kebijakan yang konsisten. Optimisme ini muncul di tengah upaya kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat oleh pemerintah.
“Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan karbon berbasis kehutanan di tingkat global,” lanjut Suhendra Wiriadinata, Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).
Sebagai bentuk langkah konkret, delegasi industri pulp dan kertas Indonesia juga menghadiri Business Forum on Carbon Market di New York, Amerika Serikat, pada Senin (11/5/2026). Pertemuan tersebut membahas pendanaan berbasis alam serta mitigasi perubahan iklim global.
