BPJS Kesehatan memastikan bahwa seluruh biaya persalinan melalui metode operasi caesar tetap masuk dalam penjaminan. Namun, tindakan tersebut harus didasarkan pada indikasi medis dan prosedur yang berlaku, bukan atas keinginan pribadi pasien.
Dilansir dari Bansos, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, memberikan penegasan mengenai komitmen lembaga tersebut dalam menjamin biaya operasi ini. Hal tersebut dilakukan selama kriteria medis terpenuhi dan alur layanan dipatuhi oleh peserta.
Terdapat empat kriteria wajib yang harus dipenuhi agar biaya operasi caesar sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pertama adalah adanya keputusan medis dari dokter yang menyatakan persalinan normal berisiko bagi ibu atau janin.
Kedua, status kepesertaan pasien harus dalam kondisi aktif tanpa adanya tunggakan iuran bulanan. Peserta juga diwajibkan mengikuti alur rujukan berjenjang dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas atau klinik.
Syarat terakhir adalah tindakan operasi harus dilakukan di rumah sakit yang sudah menjalin kerja sama resmi sebagai rekanan BPJS Kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan klaim biaya.
Kondisi Medis yang Masuk dalam Jaminan
Beberapa situasi kesehatan tertentu menjadi dasar bagi dokter untuk menyetujui tindakan caesar. Kondisi tersebut meliputi posisi janin yang sungsang atau melintang, serta adanya plasenta previa atau ari-ari yang menutupi jalan lahir.
Kondisi gawat darurat seperti preeklampsia atau tekanan darah tinggi pada masa kehamilan juga menjadi prioritas. Selain itu, janin yang mengalami detak jantung tidak normal atau terlilit tali pusat termasuk dalam indikasi medis yang dijamin.
Ibu hamil yang memiliki riwayat operasi caesar pada persalinan sebelumnya atau memiliki panggul sempit juga mendapatkan penjaminan. Penanganan kondisi medis kronis lainnya yang membahayakan keselamatan ibu dan bayi juga akan ditanggung penuh.
Prosedur Pelayanan dan Dokumen Wajib
Untuk kondisi terencana, pasien harus melakukan pemeriksaan rutin di FKTP guna mendapatkan surat rujukan ke rumah sakit. Di sana, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan oleh dokter spesialis kandungan (Sp.OG).
Namun, dalam situasi darurat seperti ketuban pecah dini atau perdarahan hebat, pasien diperbolehkan langsung menuju IGD rumah sakit manapun. Dalam kondisi gawat darurat ini, surat rujukan dari FKTP tidak diperlukan sebagai syarat awal.
Sejumlah dokumen administratif harus disiapkan oleh peserta, mulai dari kartu BPJS Kesehatan asli atau versi digital pada aplikasi JKN Mobile. Dokumen pendukung lain yang diperlukan meliputi KTP, Kartu Keluarga, Buku KIA, serta surat rujukan untuk kasus non-darurat.
Kondisi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan tidak akan menanggung biaya operasi jika tindakan dilakukan semata-mata karena permintaan pasien sendiri. Alasan seperti estetika atau pemilihan tanggal lahir tertentu tidak masuk dalam kriteria penjaminan medis.
Biaya juga tidak akan ditutup jika peserta tidak mengikuti alur rujukan resmi untuk kasus-kasus yang sifatnya bukan keadaan darurat. Selain itu, kartu yang tidak aktif karena kendala pembayaran iuran akan menyebabkan klaim biaya persalinan ditolak oleh sistem.
