PT Taspen (Persero) mewajibkan seluruh penerima manfaat pensiun untuk melakukan proses autentikasi data secara berkala setiap awal bulan sebelum tanggal 15 guna menjamin kelancaran dan ketepatan penyaluran dana. Pengumuman prosedur krusial ini disampaikan oleh manajemen perusahaan BUMN tersebut kepada publik melalui media Finansial pada Rabu (20/5/2026).
Langkah rutin ini diterapkan sebagai mekanisme kontrol kualitas untuk memastikan dana pensiun benar-benar sampai kepada penerima yang sah. Penegasan kepatuhan jadwal verifikasi data ini ditujukan untuk meminimalisir risiko kesalahan distribusi anggaran secara nasional.
Manajemen menekankan integritas sistem distribusi harus terjaga melalui pembaruan basis data berkala. Melalui kerja sama terintegrasi, validitas identitas penerima dana menjadi prioritas utama perusahaan.
"Langkah ini merupakan prosedur krusial yang ditetapkan untuk memastikan bahwa penyaluran manfaat pensiun dapat berjalan lancar dan sampai kepada penerima yang memang berhak menerimanya," ujar pihak terkait seperti dilansir dari media Finansial.
Corporate Secretary PT Taspen Henra menjelaskan bahwa peran aktif dari para peserta sangat menentukan efisiensi proses kliring dana bulanan tersebut. Koordinasi berkala terus diperkuat bersama pihak perbankan sekutu penyalur.
“Autentikasi di awal bulan menjadi kunci penting untuk memastikan data peserta tetap valid sehingga proses penyaluran manfaat dapat diterima oleh yang berhak. Ini adalah bagian dari upaya bersama antara TASPEN, mitra bayar, dan peserta,” ujar Henra.
Untuk mempermudah prosedur, pihak BUMN menyediakan sistem verifikasi digital berbasis pemindaian wajah lewat aplikasi gawai. Para pengguna baru hanya perlu melakukan pendaftaran awal satu kali sebelum bisa memanfaatkan fitur pemindaian mandiri tersebut.
Taspen saat ini didukung oleh ekosistem 46 mitra bayar, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang melakukan pembaruan kerja sama di tingkat pusat hingga cabang. Di samping penguatan sistem digital terintegrasi ini, PT Taspen Kantor Cabang Bandar Lampung juga tercatat resmi memperpanjang nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu (6/5/2026) demi mengoptimalkan pelayanan terpadu bagi ASN dan PPPK.
