Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan hasil investigasi terkait kasus keracunan massal yang menimpa 162 siswa di Air Asuk, Kabupaten Kepulauan Anambas, pada 15 April 2026. Berdasarkan uji laboratorium, makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tersebut terbukti mengandung boraks dan kontaminasi bakteri berbahaya.
Dilansir dari Detik Health, pengungkapan fakta ini didasarkan pada dua tahap pemeriksaan yang melibatkan uji cepat Dinas Kesehatan serta uji laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Data tersebut memperkuat dugaan penyebab gangguan kesehatan massal pada seratusan pelajar tersebut.
Ketua Tim Investigasi BGN, Arie Karimah Muhammad, merinci bahwa temuan zat kimia tersebut terdeteksi pada sejumlah menu makanan yang dikonsumsi siswa. Pihaknya mencatat kadar boraks yang ditemukan cukup signifikan setelah melalui proses pemeriksaan mendalam.
"Hasil rapid test menunjukkan adanya kandungan boraks pada menu telur kecap, tempe goreng, dan tumis sayuran, dengan kadar berkisar 100 hingga 5.000 mg/L," kata Arie Karimah Muhammad, Ketua Tim Investigasi BGN.
Arie menambahkan bahwa bahan-bahan pangan dasar yang digunakan dalam program tersebut sama sekali tidak memerlukan bahan tambahan pangan berupa pengawet kimia berbahaya. Temuan ini menjadi peringatan bagi penyelenggara program pemenuhan gizi di daerah tersebut.
"Ini jadi perhatian serius karena penggunaannya tidak sesuai dan berisiko bagi kesehatan," ujar Arie Karimah Muhammad, Ketua Tim Investigasi BGN.
Selain paparan bahan kimia, tim investigasi juga mengidentifikasi adanya kontaminasi biologis dalam sampel makanan. Hasil uji BPOM Batam mengonfirmasi keberadaan bakteri Escherichia coli (E. coli) dan Bacillus cereus yang menjadi pemicu utama gejala keracunan pada para korban.
Merespons temuan ini, BGN wilayah Kepulauan Anambas melakukan pengetatan pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Air Asuk. Seluruh standar keamanan pangan harus diperbarui, termasuk kewajiban memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Kami tekankan SPPG harus meningkatkan pengawasan dan melakukan perbaikan sesuai standar BGN," ujar Sahril, Koordinator BGN wilayah Kepulauan Anambas.
Langkah perbaikan standar tersebut menjadi syarat mutlak bagi SPPG Air Asuk untuk dapat melanjutkan operasional distribusinya kembali. Saat ini, koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan pengawasan berlapis pada setiap rantai pasok makanan bagi siswa.
