Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) terhadap wabah ebola di Kongo dan Uganda. Langkah ini diambil setelah otoritas kesehatan setempat melaporkan adanya 246 kasus suspek dan 80 korban meninggal dunia, sebagaimana dilansir dari Detik Health.
Kendati status serius ini diberlakukan, masyarakat diminta memahami bahwa kondisi tersebut berbeda dengan status pandemi global layaknya COVID-19. Risiko penularan virus ini ke Indonesia dinilai berada pada level rendah hingga menengah, dengan potensi masuk utama melalui mobilitas penerbangan internasional, pekerja migran, pelaut, maupun pelaku bisnis yang transit.
Merespons perkembangan tersebut, pakar epidemiologi dan Global Health Security dari Griffith University, Dicky Budiman, memberikan pandangan terkait kebijakan pembatasan. Ia menilai pemerintah Indonesia tidak perlu menerapkan penguncian wilayah secara total, melainkan cukup memperketat pengawasan di gerbang-gerbang internasional.
"Indonesia tidak perlu melakukan penutupan total perbatasan. Tapi, standar pengetatan atau screening di pintu masuk kita, baik bandara, pelabuhan laut, jalur migrasi pekerja, hingga jemaah haji dan umroh, memang harus dijaga ketat kualitasnya," ujar Dicky Budiman, Senin (18/5/2026).
Peningkatan kewaspadaan dapat diwujudkan melalui penguatan sistem pemantauan berbasis risiko yang fokus pada riwayat perjalanan 21 hari terakhir dari episentrum wabah. Evaluasi ketat diarahkan pada gejala demam akut, pendarahan, atau kontak langsung dengan pasien serta satwa liar.
Selain itu, kesiapan internal seperti fasilitas laboratorium BSL-3 dan BSL-4 untuk uji PCR filovirus dengan metode cepat perlu dipastikan. Protokol rumah sakit rujukan juga harus diperkuat lewat simulasi penanganan wabah, audit pencegahan infeksi, serta pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan ruang isolasi bertekanan negatif.
"Banyak pelajaran di masa pandemi. Negara itu gagal bukan karena virusnya terlalu kuat, tetapi sebetulnya karena sistem kesehatan yang terlambat bereaksi," tutur Dicky.
