Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (PHEIC) pada Senin, 18 Mei 2026. Keputusan ini diambil menyusul lonjakan kasus akibat infeksi strain langka Bundibugyo yang telah menyebar lintas negara dan memicu fatalitas tinggi di kawasan Afrika Timur.
Hingga 16 Mei 2026, pusat pengendalian penyakit di Afrika mencatat puluhan korban jiwa dan ratusan kasus suspek yang bersumber dari wilayah pertambangan padat penduduk di Provinsi Ituri. Fleksibilitas perbatasan dan pergerakan pasien yang mencari pengobatan ke luar daerah memicu deteksi kasus impor hingga ke ibu kota Uganda, Kampala, serta ibu kota Kongo, Kinshasa.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia turut mengonfirmasi status kedaruratan tersebut sebagai bentuk peningkatan kewaspadaan internasional terhadap penyebaran virus yang belum memiliki pengobatan spesifik ini.
"Penetapan dilakukan karena adanya penyebaran lintas wilayah dan lintas negara, tingginya tingkat kematian, serta masih adanya ketidakpastian kondisi dan luas penyebaran wabah," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman.
Pemerintah Kongo, Uganda, bersama WHO saat ini telah mengaktifkan pusat operasi darurat dan mendistribusikan alat kesehatan ke lokasi terdampak.
"Selain di RD Kongo, dilaporkan juga kasus terkait perjalanan (impor dari Kongo) di Kampala, Uganda, dan Kinshasa. WHO menilai kondisi keamanan, mobilitas penduduk yang tinggi, serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak meningkatkan risiko penyebaran regional," ucapnya.
Pihak berwenang mengimbau pelacakan kontak erat terus diperketat di pintu-pintu masuk wilayah guna meminimalkan transmisi luar daerah.
"Penularannya terjadi melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau benda yang terkontaminasi dari manusia maupun hewan yang terinfeksi yang masuk melalui kulit atau selaput lendir manusia," ujarnya.
Kemenkes meminta masyarakat untuk memantau perkembangan resmi terkini dan tidak bersikap panik yang berlebihan.
"Peningkatan pengawasan pelaku perjalanan terutama dari negara outbreak dengan menyiagakan petugas dan jika ditemukan kasus suspek maka dirujuk ke RS rujukan sesuai tata laksana kasus penyakit menular dan dilaporkan ke Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons atau melalui Public Health Emergency Operation Center (PHEOC)," katanya.
Upaya pencegahan secara mandiri dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan individu secara disiplin di tempat umum.
"Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak panik, namun tetap waspada. Ikuti perkembangan kasus global dan nasional melalui berbagai media. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan pakai air dan sabun, menggunakan masker bila sakit, menerapkan etika bersin dan batuk," kata Aji.
Di sisi lain, pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman, memberikan pandangan mengenai fatalitas dari penyakit infeksi mematikan ini.
"Artinya kalau ada 10 yang sakit, 9 meninggal. Yang paling buruk ya, ini tergantung strain dan kapasitas layanan kesehatan," ujar Dicky.
Menurutnya, Indonesia memiliki tingkat risiko penularan yang relatif rendah karena karakteristik penyebaran virus ini membutuhkan kontak fisik yang sangat intens.
"Saat ini risiko penyebaran di Indonesia rendah sampai menengah tapi nyata ada dan ada potensinya, walaupun tidak tinggi," katanya.
Meskipun demikian, pengawasan ketat terhadap mobilitas internasional seperti pekerja migran dan pelaut tetap harus dioptimalkan oleh otoritas pelabuhan dan bandara.
"Risiko masuk ke Indonesia terutama lewat penerbangan internasional yang transit, pekerja migran, pelaut, pelaku perjalanan bisnis, ataupun kasus impor yang tidak terdeteksi," jelasnya.
Respons cepat dalam melokalisasi wilayah temuan kasus awal dinilai menjadi kunci utama pencegahan wabah yang lebih luas.
"Dan biasanya kalau pun terjadi outbreak lebih mudah dilokalisasi kalau kalau cepat terdeteksi dan responsnya cepat," tutur Dicky.
