Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menetapkan Indonesia sebagai salah satu anggota baru WHO-Listed Authority (WLA) dalam pertemuan World Health Assembly (WHA) ke-79 di Jenewa, Swiss, yang diselenggarakan pada 18-23 Mei 2026.
Pengukuhan status baru ini menjadi bentuk pengakuan internasional terhadap kapabilitas sistem regulatori kesehatan di tanah air, sebagaimana dilansir dari Detik Health.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaparkan sejumlah capaian institusinya dalam periode setahun terakhir, termasuk penunjukan otoritas regulatori baru demi menunjang pengadaan produk medis.
"Untuk mempercepat proses prakualifikasi dan pengadaan, kami menetapkan otoritas regulatori di 5 negara berikut sebagai WHO-Listed Authorities, yaitu Australia, Kanada, Indonesia, Jepang, dan Inggris," ujar Tedros, dalam paparannya.
Penetapan tersebut memperkuat bukti bahwa sistem regulasi Indonesia dinilai mampu menjamin keamanan, khasiat, beserta mutu produk kesehatan masyarakat yang sejajar dengan standardisasi global.
Di samping agenda utama tersebut, Pemerintah Republik Indonesia bersama Countries Vaccine Manufacturers Network dan mitra global mengadakan forum sampingan bertajuk "Advancing Local Production for Equitable Access, Resilient Health Systems, and Global Health Security" guna memacu kapasitas produksi obat dan vaksin regional.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar turut menyampaikan pandangannya mengenai urgensi kerja sama antarnegara dalam sesi bertema "Strengthening Regional Vaccine Manufacturing and Trust in the Global South".
"Dalam lanskap yang terus berkembang ini, kolaborasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan," ujar Kepala BPOM.
Menurut Taruna, penguatan sistem regulasi yang berlandaskan sains dan penyelarasan aturan mutlak diperlukan untuk mempermudah pengembangan vaksin serta membangun kepercayaan publik, khususnya di wilayah Global South.
"Semangat kolaborasi dan inovasi akan mengantarkan negara-negara Global South menuju ketahanan kesehatan yang lebih kuat serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat," tutup Kepala BPOM.
