Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi menetapkan wabah Ebola di Afrika Tengah sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau public health emergency of international concern. Penyakit mematikan ini dilaporkan terus meluas melintasi batas negara.
Hingga tanggal 22 Mei, data resmi menunjukkan lebih dari 800 kasus Ebola terdeteksi di Republik Demokratik Kongo (DRC) dengan angka kematian mencapai lebih dari 180 jiwa, seperti dikutip dari Detik iNET. Penyebaran juga terkonfirmasi di Uganda berupa dua kasus infeksi dan satu kematian dari warga yang baru bepergian ke DRC.
Pihak berwenang di WHO mengindikasikan bahwa pergerakan virus di DRC kemungkinan telah berlangsung sejak dua bulan lalu. Kasus kematian perdana diprediksi terjadi pada 20 April, yang disusul oleh peristiwa penularan super dalam sebuah acara pemakaman maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.
Berbeda dari fenomena sebelumnya yang didominasi oleh Zaire ebolavirus dan virus Sudan, penularan kali ini dipicu oleh tipe yang berbeda. Virus Bundibugyo diidentifikasi menjadi dalang utama di balik krisis kesehatan yang terjadi saat ini.
Konsentrasi utama infeksi memang masih berada di DRC, namun WHO mengantisipasi adanya ancaman nyata berupa penularan lintas wilayah. Skala dan pergerakan infeksi yang cepat memerlukan langkah penanganan yang sigap.
"Menurut pandangan kami, skala dan kecepatan epidemi ini menuntut tindakan mendesak," ujar Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Tantangan penanggulangan semakin berat karena ketiadaan vaksin yang efektif untuk virus Bundibugyo. Vaksin komersial yang telah disetujui saat ini terbukti spesifik hanya untuk varian Zaire ebolavirus.
"Namun, vaksin tersebut khusus Zaire ebolavirus yang secara historis memicu wabah lebih banyak dibanding virus Bundibugyo," kata Dr. Madeline DiLorenzo dari Tisch Hospital, New York University (NYU) Langone.Secara struktur biologis, Zaire ebolavirus dan virus Bundibugyo memiliki perbedaan genetik yang cukup signifikan. Kedua varian tersebut tercatat hanya berbagi sekitar 60% hingga 70% materi genetik, sehingga pemanfaatan vaksin Zaire diproyeksikan tidak akan efektif.
Keterbatasan Alat Diagnosis dan Antivirus
Identifikasi klinis pada fase awal infeksi sangat sulit dilakukan akibat kemunculan gejala umum seperti demam dan radang tenggorokan. Masa inkubasi atau kemunculan gejala berkisar antara dua sampai 21 hari setelah tubuh terpapar virus.
Metode deteksi virus Bundibugyo sebenarnya bisa menggunakan tes PCR. Kendati demikian, perangkat pengujian tersebut belum tersebar secara merata di fasilitas-fasilitas kesehatan dunia.
"Namun, tes ini tidak tersedia luas untuk virus Bundibugyo, sehingga menyulitkan diagnosis dan akhirnya menghambat penanggulangan," ungkap Dr. Jill Weatherhea dari Baylor College of Medicine, kepada Live Science yang dikutip detikINET.Proses screening juga membutuhkan waktu beberapa hari pasca-gejala muncul agar keberadaan virus terbaca di dalam sampel darah. Akibatnya, tim medis sering kali harus melakukan pengujian ulang untuk memastikan hasil.
Hambatan penanganan medis kian rumit karena belum adanya terapi antivirus spesifik bagi pasien terinfeksi virus Bundibugyo. Formulasi antibodi laboratorium baru tersedia untuk tipe Zaire, sedangkan riset untuk jenis Bundibugyo belum berkembang.
Lumpuhnya Fasilitas Kesehatan Akibat Konflik
Akibat ketiadaan vaksin dan obat-obatan, pemutusan rantai penularan bertumpu penuh pada isolasi pasien terinfeksi. Tenaga medis yang bertugas juga wajib menerapkan protokol pencegahan infeksi secara ketat.
Penyakit ini menular melalui kontak langsung dengan darah maupun cairan tubuh penderita. Selain itu, permukaan material benda yang telah terkontaminasi virus juga menjadi media penyebaran yang diwaspadai.
Namun, upaya pencegahan tersebut terbentur kondisi infrastruktur kesehatan di DRC yang lumpuh. Provinsi Ituri, yang menjadi episentrum penyebaran, merupakan wilayah konflik bersenjata selama puluhan tahun sehingga sistem kesehatannya sangat lemah.
Krisis ini semakin diperparah oleh kebijakan penghentian bantuan dari donor internasional. Sektor kemanusiaan di wilayah timur DRC kehilangan sebagian besar sokongan dana operasionalnya.
"USAID dulu donor utama DRC dan banyak organisasi kemanusiaan mengandalkan dananya guna memberi dukungan vital di negara yang hancur oleh konflik itu. Saat program USAID dihentikan tahun lalu, kawasan timur DRC kehilangan sekitar 70% bantuan kemanusiaan," sebut Dr. Manenji Mangundu, direktur Oxfam untuk DRC.Kombinasi antara konflik politik dan keterbatasan ekonomi memicu resistensi masyarakat dalam menerapkan standar protokol kesehatan. Situasi ini menempatkan komunitas internasional sebagai penentu arah penanggulangan bencana.
"Kita benar-benar harus menyalurkan dana bantuan kemanusiaan serta memberikan sokongan moral penuh kepada rakyat DRC pada momentum kritis ini, sebelum sebuah krisis yang seharusnya dapat dicegah berubah wujud menjadi bencana mengerikan berskala global," cetus Mangundu.
