WIKA Perkuat Fundamental dan Likuiditas Melalui Strategi Penyehatan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memperkokoh struktur permodalan dan likuiditas perusahaan sebagai langkah strategis menghadapi penurunan pasar industri konstruksi nasional. Kebijakan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang digelar di Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026.

Strategi penyehatan perseroan berpusat pada optimalisasi pengelolaan kewajiban, percepatan penagihan piutang, dan pengendalian belanja secara disiplin. Manajemen menerapkan prinsip operasional yang berfokus pada kas, efisiensi organisasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan guna menjaga stabilitas arus kas.

Kinerja keuangan WIKA menunjukkan tren positif dengan peningkatan Margin Laba Kotor (GPM) dari 7,9 persen pada 2024 menjadi 8,5 persen pada 2025. Perseroan juga mencatatkan penurunan utang usaha sebesar Rp1,79 triliun dan utang berbunga senilai Rp2,08 triliun sepanjang tahun berjalan.

Nilai piutang perusahaan turut mengalami penyusutan sebesar Rp1,89 triliun menjadi Rp4,58 triliun. Secara keseluruhan, emiten konstruksi ini membukukan kontrak baru sebesar Rp17,46 triliun dengan total kontrak yang dihadapi mencapai angka Rp50,55 triliun.

Penjualan bersih perseroan tercatat sebesar Rp20,44 triliun dengan total aset mencapai Rp50,15 triliun pada akhir tahun buku 2025. RUPST juga melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II senilai Rp5,7 triliun dari total perolehan Rp6,08 triliun yang mencakup tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar serta pendelegasian wewenang untuk Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030. Selain itu, terdapat penyesuaian pada Peraturan Dana Pensiun Wijaya Karya untuk Program Pensiun Manfaat Pasti dan perubahan struktur kepemimpinan.

Langkah pemulihan perseroan selanjutnya akan difokuskan pada tiga pilar utama yaitu restrukturisasi komprehensif, divestasi aset non-inti secara selektif, dan peningkatan keunggulan operasional. Upaya ini ditujukan untuk menjamin keberlangsungan usaha di tengah dinamika industri konstruksi nasional.